Komeng
Sekjen ProDEM, Satyo "Komeng" Purwanto.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis ProDEM, Satyo Purwanto menolai bahwa Presiden Joko Widodo harus memecat Ali Mochtar Ngabalin dan Moeldoko dari jabatannya di jajaran Kantor Staf Presiden (KSP). Alasan yang dikemukanan lantaran statemen Ngabalin yang dinilai sangat arogan dan radikal di tengah-tengah puncak tensi politik lima tahunan di Indonesia saat ini.

“Pernyataan Ngabalin yang mengatakan libas untik lawan-lawan politik Jokowi adalah bentuk radikalisme, provokasi dan sangat tidak mendidik apakah ini juga bagian grand skenario dari rezim untuk bermain kasar dan radikal dalam pilpres 2019 nanti,” kata Satyo dalam keterangan persnya yang diterima Redaksikota.com, Minggu (5/8/2018).

Sayangnya, statemen keras Ngabalin untuk menentang para lawan politik Jokowi semacam itu pun bukan satu kali terjadi, beberapa kesempatan tertentu juga statemen sejenis dilakukan politikus tersebut demi melakukan upaya backup terhadap Jokowi.

Namun dengan adanya sikap Ngabalin tersebut, ternyata instutusi dimana ia bekerja yakni di KSP pun tak memberikan respon seperti mengaminkannya. Sikap itulah yang disayangkan Satyo Purwanto dan meminta agar Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu.

“Moeldoko sebagai bosnya Ngabalin mesti bertanggung jawab. Rezim ini seperti kumpulan preman karena di waktu yang hampir bersamaan Jokowi juga mengatakan pernyataan soal jangan takut berkelahi yang di sampaikan dihadapan para relawannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang karib disapa Komeng tersebut mengingatkan bahwa demokrasi yang dibangun di Indonesia harus mengakomodir seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi yang merupakan warisan dari Reformasi tersebut harus dijalanlan oleh orang-orang terdidik.

“Demokrasi yang disemai selama ini dan dibangun sedemikian rupa oleh orang-orang terdidik dan sangat kompeten serta melalui perjuangan yang panjang di semua lini kehidupan akan tetapi dengan seketika oleh rezim ini digrounded, dimundurkan dan dikecilkan nilainya dengan pernyataan pernyataan yang tidak pantas diucapkan oleh orang dengan kapasitas pejabat tinggi,” tutupnya.

(ibn)