Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai jika aksi-aksi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), GNPF MUI dan konco-konconya itu bisa masuk dalam upaya intervensi hukum sendiri.

“Hakekatnya intervensi yang dibungkus dengan kebebasan berpendapat,” kata Karyono saat ditanya terkait dengan pandangannya tentang Aksi Simpatik 55 yang digelar oleh GNPF MUI di Jakarta, Jumat (5/5/2017) kemarin.

Ia berpandangan jika apapun yang terjadi, bahwa seluruh keputusan hukum adalah berada di tangan majelis hakim yang menangani persoalan hukum, termasuk dalam kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.

Jika desakannya Ahok wajib dipenjara, sementara hakim justru nanti memutus berbeda dan mereka tetap mendesak dengan berbagai cara agar Gubernur DKI Jakarta tersebut dijebloskan ke jeruji besi, maka itu sudah termasuk dalam upaya mengintervensi hukum sendiri.

“Tujuannya sudah jelas, agar Ahok dipenjara,” terang Karyono.

Pun demikian, ia pun menilai jika memang dalam Aksi Simpatik 55 ini, Karyono pun mengatakan jika Aksi yang kemarin dinahkodai langsung oleh GNPF MUI pimpinan Bachtiar Nasir tersebut hanya ingin menunjukkan kepada bangsa Indonesia, bahwa desakan mereka memang bukan persoalan Pilgub DKI Jakarta.

“Aksi 55 hari ini untuk menunjukkan kepada umat Islam, khususnya dan publik pada umumnya. Seolah-olah gerakan-gerakan aksi bela Islam sungguh-sungguh persoalan aqidah, bukan sekadar urusan pilgub DKI,” tandasnya.

Hanya saja, ia pun mengingatkan jika ada aroma persoalan ini akan menjadi anak panah yang bisa dilesatkan sampai ke Pilpres 2019.

“Selain itu, isu tersebut akan digoreng untuk pertarungan pilpres 2019. Kasus penistaan agama kemungkinan akan diarahkan ke Jokowi,” ujar Karyono.

Karena isu yang diangkat oleh aliansi ormas Islam tersebut memang sangat renyah jika dibawa untuk menghajar elektabilitas Presiden saat ini. Tapi tetap akan bertahap sampai di Pilpres 2019 mendatang.

“Isu ini salah satu yang akan dimainkan untuk menggoyang elektabilitas Jokowi, selain isu asing, aseng dan isu komunisme,” tukasnya.

Sementara itu, perwakilan dari GNPF MUI yang bertemu dengan pihak Mahkamah Agung (MA) saat di tengah-tengah Aksi Simpatik 55 di Jakarta kemarin, Kapritra Ampera mengatakan jika pihaknya sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan, hanya saja ia meminta agar hakim tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun yakni dengan berjalan independen dan tidak membeda-bedakan hukum.

“Kami meminta agar keadilan sama dimata hukum tidak dibeda-bedakan, kami mendukung majelis Hakim bersikap independen dalam mengambil keputusan dan jangan sampai independensi ini tergerus dengan adanya desakan-desakan oleh para pimpinan,” pungkas Kapitra di gedung MA, Jumat (5/5/2017).

Kapitra juga menyatakan jika pihaknya tetap akan menjadi pengawas agar Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi hukum untuk mengawasi kinerja hakim.

“Kami ada di dalam dan di luar guna mendukung independensi MA dalam mengambil keputusan. Jika keadilan sudah dilakukan keadilan di MA, maka tidak ada yang terluka hatinya,” tegasnya.