Iriawan
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan. [*istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan menegaskan jika aparat kepolisian tidak sedang melakukan kriminalisasi ulama, seperti yang sedang ramai ditudingkan sebagian kalangan tersebut.

Bahkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri itu menyebutkan jika kriminalisasi ulama hukumnya dosa besar. Sementara apa yang dilakukan Polri saat ini kepada Habib Rizieq hanyalah proses penegakan hukum saja.

“Pak Ketua MUI sudah sampaikan, Pak Wapres. Dosa besar itu. Kita murni aja Gakkum (penegakan hukum),” kata Irjen Iriawan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017).

Ia pun menegaskan jika pihaknya akan mendapatkan dosa besar jika memang mereka melakukan kriminalisasi ulama, seperti apa yang dituduhkan oleh simpatisan imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu.

“Sumpah demi Allah itu. Kalau ada (kriminalisasi ulama) dosa besar,” pungkasnya.

Diketahui, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah resmi meningkatkan status Habib Rizieq dari saksi kasus pornografi menjadi tersangka pasca dua kali melakukan mangkir, ditembahkan lagi bahwa beberapa alat bukti juga sudah dikantongi oleh Polisi.

Pasca ditetapkannya status tersangka oleh Polda Metro Jaya, Habib Rizieq yang diketahui masih menjalani prosesi ibadah Umroh di Arab Saudi itu pun tak kunjung pulang untuk menghadap tim penyidik untuk memberikan keterangan terkait kasus yang kini disandangkannya itu.

Merasa perlu didatangkan dalam pemeriksaan, Polda pun mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap ketua dewan pembina GNPF-MUI itu. Hingga berujung pada permohonan rekomendasi kepada Mabes Polri untuk melayangkan surat permohonan penerbitan “red notice” ke interpol, sehingga status DPO Habib Rizieq menjadi status buronan internasional.

Sayangnya, walaupun berbagai upaya pemanggilan Habib Rizieq agar pulang ke Indonesia masih belum membuahkan hasil. Bahkan para tim kuasa hukum Habib Rizieq itu masih meminta agar kliennya tidak pulang dahulu ke Indonesia dengan alasan keamanan.