terorisme
*ilustrasi
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai bahwa, Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme masih terlalu lemah. Pasalnya, dalam Undang-undang tersebut masih membuat sulitnya ruang gerak bagi aparat penegak hukum terkait untuk melakukan pencegahan dalam berbagai tindakan terorisme.

“Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang dipakai sampai sekarang ini masih banyak kelemahan. Dikarenakan sulitnya ruang gerak lembaga-lembaga terkait, seperti BNPT dalam melakukan pencegahan secara dini,” kata Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Teroris BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Hamidin saat menggelar dialog publik, KamisĀ (4/8/2016).

Menurut Hamidin, undang undang Nomor 15 tahun 2003 tersebut membuat sempitnya ruang gerak bagi lembaga-lembaga terkait dalam melakukan pencegahan dini terhadap pemberantasan terorisme.

“Contoh ada orang yang mengaku ISIS dan kita tidak tangkap, mengapa? karena di undang-undang nomor 15 tahun 2003 belum ada, itu harusnya dilakukan pencegahan secara dini, agar bisa memberantas tindakan terorisme,” katanya.

Untuk itu, ia menilai jika undang-undang No.15 tahun 2003 harus segera direvisi agar lembaga-lembaga seperti BNPT bisa melakukan pencegahan secara dini dalam pemberantasan tindakan terorisme.

RAHADIAN