Aliansi Peduli Ulama Indonesia
Aliansi Peduli Ulama Indonesia. [istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Aliansi Peduli Ulama Indonesia bersama dengan Front Penegakan Keadilan Sosial (FPKS) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Metro Jaya, Balaikota DKI Jakarta dan Hotel Grand Cempaka di Cempaka Putih.

Aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan penolakannya terhadap aksi 67 yang digelar oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA212) di Bareskrim Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri. Apalagi di hari yang sama, justru ada agenda penting pertemuan ulama seluruh Indonesia yang juga dihadiri oleh ulama-ulama negara tetangga.

“Apabila aksi demonstrasi 67 tetap dilakukan maka mereka tidak menghormati para Da’i dan ulama yang sedang menggelar pertemuan di Jakarta,” kata koordinator aksi, Ustadz Dullah ketika menggelar konferensi persnya di Hotel Ibis, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).

Ia pun ingin menyampaikan kepada para ulama yang menggelar pertemuan dalam “Pertemuan Dai dan Ulama Internasional” tersebut, agar mereka memberikan evaluasi dan penilaian terhadap aktor-aktor ormas Islam yang melabeli mereka sebagai ulama, namun dinilai Ustadz Dullah malah rajin melakukan provokasi dan kegaduhan di kalangan ummat Islam itu.

“Kami tidak ingin ulama dunia memberikan label atau cap ulama (Indonesia) tukang demo. Apalagi Ketua MUI KH Maruf Amin sendiri selalu menekankan tidak sepakat dengan demo-demo dijalanan karena justru memicu kegaduhan. Dan disarankan untuk menyalurkan pada mekanisme yang ada tanpa perlu pengerahan massa,” terangnya.

Aksi berbau politis

Selain itu, Ustadz Dullah juga menilai gerakan kelompok yang mengklaim sebagai barisan para ulama tersebut terlalu kental permainan politiknya, dimana ada unsur yang sudah terlalu kentara gerakan politik praktisnya untuk melawan pemerintahan saat ini.

“Pasti publik Indonesia bisa membacanya. Gak perlu lagi juga pengerahan massa,” tuturnya.

Pun jika memang dirasa kasus-kasus yang mereka gelontorkan seperti pengusutan kasus e-KTP sebaiknya dilakukan protes secara baik, bukan dengan mengintervensi hukum karena ia yakin Kepolisian tetap akan memproses siapapun yang melakukan pelanggaran hukum.

“Tinggal sampaikan mekanisme yang ada. Hukum tak perlu di intervensi,” ujarnya.

Kemudian Ustadz Dullah juga mengindikasi aksi 67 tersebut hanya bentuk ekspresi kekecewaan mereka karena para jagoan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra kalah dia dua wilayah strategis di Indonesia, yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Mereka main e-KTP karena jagoannya di Jateng kalah, kemudian di Jawa Barat juga kalah makanya dia juga angkat isu soal Plt Gubernur Jawa Barat,” tambahnya.

Terakhir, Ustadz Dullah pun menegaskan bahwa PA212 yang dikomandoi oleh Habib Muhammad Rizieq bin Shihab dari Arab Saudi tersebut jangan sampai malah menodai citra ulama Indonesia sendiri di mata ulama internasional, demi menyenangkan libido politik mereka masing-masing.

“Martabat dan citra ulama Indonesia jangan di korbankan dimata ulama dunia sehingga dicap sebagai ulama demo,” tutupnya.