Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Komisi II DPR mempermasalahkan tentang sikap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode lalu yang mengajukan judicial review atas keputusan bersama, dalam rapat kerja di DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Anggota Komisi II DPR, RI Zulkifli Anwar, Judicial review terkait KPU yang boleh mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendengarkan masukan dari DPR merupakan bukti nyata dari tidak sinergisnya KPU pusat dengan Komisi II sebagai mitra.

“Bukti, kita pernah rapat sudah sepakat tetapi nyatanya KPU yang lalu melakukan judicial review ke MK,” sesalnya dalam proses uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPU di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senin (3/4/2017).

Diketahui dalam rapat konsultasi antara Komisi II dan KPU beberapa waktu lalu, kedua belah pihak bersepakat bahwa pasal 9 Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa KPU wajib berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU (PKPU). Namun pada akhirnya KPU mengajukan judicial review ke MK. MK pun mengabulkan permohonan KPU.

Padahal, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, seiring sejalannya Komisi II dengan KPU sangatlah penting. Karenanya, dia meminta para calon komisioner KPU untuk seiring sejalan dengan Komisi II. [ike]