Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Calon komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah berkomitmen akan menguatkan sistem penyelenggaraan pemilu karena menjadi hal yang fundamental untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang baik, apabila dirinya lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR.

“Visi-misi bagaimana penguatan sistem penyelenggaraan pemilu karena fundamental untuk mewujudkan demokrasi elektoral. Saya ingin KPU berintegritas, profesional, mandiri dan transparan untuk pemilu yang jurdil,” kata Ferry dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Ferry menjelaskan bahwa penguatan sistem itu dilakukan dalam beberapa hal seperti penguatan kelembagaan KPU karena penting sebagai upaya optimalisasi fungsi kerja kelembagaan.

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif bukan hanya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan mekanisme kerja terukur serta terarah.

“Penguatan birokrasi bagaimana semua bersinergi dan berjalan hirarkis. Itu penting dilakukan bukan hanya penguatan SDM dan birokrasi namun jalannya aktivitas terbuka dan berwibawa,” ungkap Ferry.

Selain itu Ferry menilai partisipasi pemilih harus ditingkatkan karena menjadi komitmen agar pelaksanaan demokrasi berintegritas berjalan terukur dan terarah.

Lebih lanjut Ferry menegaskan, bahwa mekanisme dalam kedudukan organisasinya harus sejalan dengan aturan kelembagaan yang ada.

“Bagaimana manajemen pemilu agar berjalannya aktivitas organisasi efektif, responsif, dan disesuaikan dengan tantangan karena Pemilu 2019 semakin berat,” katanya.

Terkait proses elektoral, Ferry menambahkan, bahwa perlu adanya penguatan terhadap institusi KPU di tingkay pusat, provinsi, dan kabupaten/kota salah satunya melalui keterbukaan sistem informasi agar bisa dilihat masyarakat luas.

“Karena itu kedepan upaya yang dilakukan adalah bagaimana KPU lebih kuat dan bisa lakukan aktivitas pelayanan lebih baik dan aktivitas penyelenggaraan pemilu secara transparan,” tuturnya.

Selain itu, KPU sebagai lembaga publik, pelayanan terhadap peserta pemilu harus diperkuatkan sehingga pelayanan yang diberikan adil dan berimbang. [ike]