Ray Rangkuti
Pengamat politik, Ray Rangkuti. [foto : Redaksikota.com]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyampaikan bahwa sosok pengganti Setya Novanto haruslah orang yang bersih dan tepat. Dan ada beberapa kriteria yang disodorkan oleh Ray Rangkuti bersama koalisinya melalui Petisi Rakyat Sipil.

Kriteria tersebut adalah, sosok pengganti Golkar haruslah orang yang bebas dari persoalan hukum, khususnya dalam ranah tindak pidana korupsi dan amoral.

“Yang pertama adalah orangnya tidak memiliki catatan hukum,” kata Ray Rangkuti ketika ditemui di D’Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018).

Kemudian kriteria kedua adalah sosok pengganti Setya Novanto adalah orang yang tidak sedang terlibat perkara hukum apalagi sampai memiliki potensi diungkitnya masalah hukum ketika nanti menjabat sebagai Ketua DPR.

“Tidak potensial terlibat persoalan hukum ketika menjadi Ketua DPR RI,” lanjutnya.

Kemudian kriteria ketiga disampaikan Ray adalah sosok kader Golkar pengganti Novanto di DPR haruslah orang yang memiliki semangat pemberantasan korupsi dengan tidak pernah terlibat dalam penyetujuan hak angket KPK.

“Tidak menjadi bagian dari orang yang menyetujui bahkan terlibat dalam pansus KPK,” ujarnya.

Kriteria keempat yang disampaikan oleh pihaknya adalah sosok kader Golkar yang memiliki semangat pemberantasan korupsi melalui dukungan penguatan lembaga antirasuah.

“Bagi kami sulit untuk mencalonkan sosok yang terlibat dalam pansus KPK. Mereka adalah orang-orang yang ingin melemahkan KPK,” tegasnya.

Terakhir kriteria kelima yang disodorkan dalam Petisi Rakyat Sipil, bahwa sosok pengganti Novanto haruslah orang yang memiliki kecakapan dalam memimpin dan mampu menerima dan mendengarkan kritikan dari pihak lain untuk perbikan dirinya.

“Sosoknya harus memiliki kemampuan mendengar dan memiliki kelapangan hati dalam menerima kritik,” imbuhnya.

Golkar harus punya mekanisme penjaringan pemimpin

Sementara itu, Peneliti Politik Anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam dalam kesempatan yang sama menilai bahwa ada persoalan yang perlu dibenahi oleh Golkar secara kepartaian, yakni pengadaan mekanisme penjaringan calon pemimpin bagi mereka sendiri.

“Kalau mau menyebutkan Golkar bersih, (maka) Golkar harus mendesain dari awal mekanisme penjaringan pengganti Setya Novanto (di DPR),” kata Roy.

Pun demikian ia tidak ingin menentang siapapun nama yang akan dimunculkan Golkar untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Novanto itu. Namun siapapun yang terpilih maka Golkar secara kelembagaan harus bertanggungjawab dengan segala kemungkinan baik maupun buruk yang timbul dari keputusan politik mereka itu.

“Ssaya tidak percaya 3 nama itu, tapi mungkin bisa nama lain lagi. Siapapun yang dipilih, Golkar harus bertanggungjawab bahwa sosok itu berintegritas, tidak boleh disebut-sebut dalam kasus e-KTP dan kasus-kasus lain,” tegasnya.

Kesempatan terakhir bagi Golkar

Di momentum politik kali ini Golkar sudah kecolongan dua kali momentum, yakni ketika Golkar mendapatkan kesempatan memimpin parlemen dengan menempatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Namun tak lama Novanto digegerkan dengan kasus “Papa Minta Saham” dari PT Freeport. Kondisi ini semakin goyang ketika kasus tersebut bergulir hingga membuat posisi Ketua DPR RI dipegang oleh Ade Komarudin untuk sementara waktu.

“Saat kasus Papa Minta Saham, internal Golkar tidak memproses kasus tersebut, dan ketika di MKD Setnov terbukti (bersalah) malah tiba-tiba dimunculkan menjadi Ketua DPR (kembali),” kata Pegiat antikorupsi Wahidah Suaib Wittoeng.

Kondisi ini dinilai menjadi bagian dari rentetan kepercayaan publik terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut menurun. Namun pasca Setya Novanto dipenjara lantaran terlibat dalam skandal kasus mega korupsi e-KTP, Wahidah menilai inilah kesempatan terakhir Golkar untuk mengembalikan kepercayaan publik kembali.

“Ketika Golkar memilih figur yang tidak tepat, maka Golkar telah menjadikan nasi menjadi bubur,” tegasnya. (ibn)