prostitusi online
*ilustrasi
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol Ari Dono Sumanto mengatakan jika bisnis prostitusi online kaum gay di Bogor dijalankan oleh tiga orang yang merupakan padagang sayur. Mereka adalah AR, U dan E.

Para korban yang dijadikan para pelaku sebagai pelayan seks tersebut ternyata seluruhnya merupakan anak di bawah umur bahkan masih duduk di bangku sekolah. Memang salah satu tempat kost mereka sering kali dijadikan tempat berkumpul anak-anak lelaki yang tergabung dalam Ceper Management.

Dengan iming-iming uang tambahan, para pelaku bisnis seks online tersebut melakukan bujuk rayu para korbannya agar bersedia melayani nafsu para gay di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

“Anak-anak itulah yang dipengaruhi untuk dikasih uang tapi harus melayani seks,” kata Komjen Pol Ari Dono di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Sementara menurutnya, ketiga pelaku menjalankan bisnis tersebut dengan membagi tiga peran. Diantaranya adalah U berperan sebagai mucikari atau penghubung antara pelanggan dengan korbannya. Posisi U sama dengan AR.

Sementara itu, E bertugas untuk melakukan rekrutmen pada calon korban yang bersedia ikut dalam bisnis kotor tersebut. Caranya adalah dengan mengajak calon korban berdagang sayuran dan mendapatkan imbalan uang. Namun karena penghasilan dirasa sedikit, di situlah E menjebak korbannya agar besedia menjadi pelayan seks bebas dengan imbalan uang tambahan yang lebih besar.

Untuk satu orang korban, akan diberi uang sebesar Rp100 – Rp150 ribu per sekali memberikan pelayanan. Sementara pelanggan memberikan uang sebesar Rp1 – 1,5 juta untuk sekali berhubungan.

Seluruh uang bayaran jasa esek-esek tersebut disetorkan kepada E, karena ia juga mengurus soal keuangan dan rekening hasil jasa seks bebas tersebut.

“E juga mengurus rekening,” terang Komjen Ari.

Akibat perbuatan bejat para pelaku, polisi pun menjerat mereka dengan pasal berlapis mulai dari Pasal 45 junto Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pornografi, Pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. [rel]