Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Eks politikus PPP, Abraham Lunggana alias Haji Lulung merespon terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana koruptor ikut mencalonkan diri menjadi calon Kepala Daerah maupun Calon Legislatif.

Menurutnya, napi koruptor sudah mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan dari Undang-undang. Sementara sesuai regulasi yang ada, mantan napi koruptor tidak bisa dicabut hak politiknya sehingga tidak boleh dilarang untuk maju lagi dalam pemilihan umum.

“Dia sudah diberikan sanksi hukum, yang kedua dia tidak dicabut hak kemerdekaannya dan hak politiknya. Kalau ada korupsi yang dicabut hak politiknya kita setuju, tapi kalay yang enggak dicabut ya harus diatur dengan UU yang jelas,” tegas Haji Lulung kepada wartawan di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Perlu diketahui, bahwa KPU telah resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019.

Larangan tersebut termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. PKPU itu baru saja ditetapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018.

Larangan eks koruptor menjadi caleg sendiri tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h. Di sana tertulis secara tersurat bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif.

“Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,” mengutip bunyi Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU No. 20 tahun 2018. (rel)