Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif menyampaikan jika pihaknya juga meminta kepada kepolisian untuk memproses para pelaku penghina ulama. Hal ini disampaikan Slamet menyikapi tindakan penahanan dua orang terduga anggota FPI oleh Polda Metro Jaya.

“Semestinya si penghina ulama juga diproses oleh pihak kepolisian,” kata Slamet kepada wartawan, Jumat (2/6/2017).

Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menahan dua orang terduga simpatisan dan anggota FPI. Penangkapan tersebut lantaran keduanya kedapatan melakukan aksi persekusi terhadap seorang bocah berinisial M (15) di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2017) kemarin.

Bukan hanya melakukan pengeroyokan, diketahui dalam rekaman video amatir terlihat seorang pria juga melakukan pemukulan terjadap M saat terjadi aksi persekusi tersebut. Padahal dalam KUHP telah ditegaskan bahwa aksi persekusi juga merupakan tindak pidana yang bisa dijerat dengan hukuman penjara.

Pidana ini disampaikan oleh Kabad Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Awi Setiyono. Ia mengatakan jika ada pasal-pasal yang mengatur tentang larangan aksi Persekusi tersebut.

“Terhadap pelaku atau kelompok yang melakukan persekusi maka dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP seperti pengancaman pasal 368, penganiayaan 351, pengeroyokan 170 dan lain-lain,” kata Kombes Pol Awi.

Lantas apa saja bunyi dalam pasal-pasal itu sehingga kegiatan persekusi itu dilarang. Berikut adalah bunyi beberapa ayat yang dimaksud oleh Mabes Polri tersebut.

Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman.
Pasal 368 KUHP ayat 1 berbunyi :
‘Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan‘.

Sedangkan, Pasal 351 KUHP ayat 1 berbunyi :
‘Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah‘.

Sementara itu, dalam Pasal 170 ayat 1 disebutkan :
‘Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan‘.