Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Arsul Sani mengaku setuju jika Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) masuk ke pemerintahan untuk membantu kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin.

Namun begitu, ia menilai jika itu menjadi kewenangan pribadi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang memiliki hak prerogatif.

“Pengangkatan itu hak prerogatif Presiden Jokowi. Termasuk jika Pak OSO, Diaz Hendropriyono, Grace Natalie. Itu sepenuhnya kewenangan presiden,” katanya, Sabtu (30/11/2019).

Apalagi dalam amanat Undang-undang yakni Pasal 16 UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), bahwa setidaknya dalam kurun waktu tiga bulan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, posisi Wantimpres harus sudah ada.

Untuk itu, Arsul yang juga Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengharapkan semua pihak menunggu saja keputusan Presiden Joko Widodo untuk menyikapi posisi Wantimpres itu.

“Ya, kita tunggu saja,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa tiga orang tersebut adalah para Ketua Umum partai politik yang merupakan partai politik pendukung Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 lalu.

Menyikapi itu, Jazilul Fawaid yang juga Wakil Ketua MPR RI juga berpendapat yang sama. Ia menilai jika para ketua umum partai politik berkoalisi di pemerintahan maka justru akan memberikan kejelasan bagaimana arah ideologi pemerintahan yang berjalan.

“Kalau dari pimpinan koalisi, kan jelas ideologinya. Bukan orang yang entah dari mana, tiba-tiba masuk jadi Wantimpres, kan tidak elok juga,” kata pria yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Pun demikian, Jazilul memberikan atensi bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan, pernyataan, dan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada usernya yakni Presiden dan Wakil Presiden tersebut kepada pihak manapun.