Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Kasus eksploitasi manusia tampaknya masih belum tuntas. Bahkan keadilan untuk menjerat para pelaku kekerasan dan perdagangan manusia pun tidak begitu tajam untuk memberikan efek jera. Dan kali ini tengah menggaung di negeri Jiran Malaysia.

Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) untuk aksi Justice for Adelina, Sringatin menegaskan bahwa pihaknya sangat mengutuk keras keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang tidak menghukum justru membebaskan majikan Adelina, karena telah memperlakukan pekerja rumah tangga itu dengan cara yang kejam bahkam sampai meninggal dunia.

“Aliansi yang beranggotakan organisasi-organisasi massa Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, Macau, Taiwan dan Indonesia – mengecam keras keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang membebaskan majikan Adelina dari jeratan hukum pada tanggal 20 April 2019 kemarin,” kata Sringatin dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Kamis (25/4/2019).

Menurutnya, keputusan tersebut adalah bukti bahwa praktek eksploitasi, kekerasan dan perbudakan modern terhadap buruh migran, khususnya Pekerja Rumah Tangga, diperbolehkan oleh Pemerintah Malaysia.

Secuil kisah pilu Adelina, remaja 21 tahun dari Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dikabarkan dipekerjakan oleh keluarga di negeri Jiran atas nama R. Jayavartiny (32) dan ibunya S. Ambika (59). Sayangnya perlakuan anak dan ibu itu seperti tidak memandang Adelina seperti layaknya manusia merdeka.

Dimana seperti disampaikan Sringatin, bahwa Adelina bekerja di rumah majikannya itu selama dua tahun tanpa bayaran sepeser pun diterimanya yang memang seharusnya menjadi haknya.

Tidak berhenti di situ saja, Adelina dikabarkan sering kali mendapatkan perlakuan kekerasan. Dan lebih parah dari itu, ia dipaksa untuk tidur bersama anjing peliharaan majikannya itu.

“Selama dua tahun bekerja sebagai PRT di Malaysia, Adelina tidak dibayar, sering disiksa dan dipaksa tidur di sebelah seekor anjing di garasi rumah majikannya di Penang,” terang Sringatin.

Kasus ini nyaris saja tidak terdengar jika pada tanggal 10 Februari 2018 lalu Adelina tidak ditemukan masyarakat. Dimana kata Sringatin, saat ditemukan itu kondisi remaja tersebut sudah dalam keadaan yang sangat memperihatinkan.

“Pada tanggal 10 Februari 2018, Adelina ditemukan dalam keadaan duduk tak berdaya di teras sebuah rumah di Taman Kota Permai, Bukit Mertajam, Penang. Kepala dan wajahnya bengkak, sementara tangan dan kakinya terluka. Menurut laporan, Adelina juga tidur selama 2 bulan di beranda bersama anjing peliharaan majikannya,” paparnya.

Usai ditemukan dalam kondisi yang sangat memperihatinkan itu, Adelina pun dibawa ke Rumah Sakit Mertajam pada tanggal 11 Februari 2018 untuk mendapatkan perawatan intensif dan sayangnya ia harus menghembuskan nafas terakhirnya di sana.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Sringatin melaporkan bahwa Adelina mengalami gagal organ yang menjadi penyebab remaja malang itu harus terbujur kaku tanpa nyawa.

“Laporan post-mortem yang dirilis Kepolisian Malaysia menyebutkan penyebab kematiannya adalah kegagalan sejumlah organ tubuh yang dipicu anemia parah,” ujarnya.

Dari kisah pilu itu, persidangan terhadap kasus tersebut selama setidaknya satu tahun justru membuat publik kecewa berat. Betapa tidak, dalam persidangan pada tanggal 18 April 2019 baik Jayavartiny maupun Ambika dinyatakan bebas.

Sringatin pun menegaskan bahwa keputusan ini adalah ketidakadilan bagi Adelina dan semua Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di Malaysia. Dengan membebaskan kedua majikan Adelina, maka Pemerintah Malaysia “memperbolehkan” warganya untuk mengeksploitasi dan menyiksa PRT apalagi ketika buruh migran tersebut berstatus tidak berdokumen (undocumented).

“Keputusan Pengadilan Tinggi ini semakin menegaskan bahwa buruh migran hanyalah budak bagi kepentingan bisnis, majikan dan pemerintah Malaysia itu sendiri,” kata Sringatin.

Tidak hanya itu saja, Sringatin juga menyinggung pemerintah Indonesia yang abai dalam kasus ini. Apalagi di tengah sulitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri maka orang-orang seperti Adelina adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan menjadi korban eksploitasi manusia.

“Adelina juga korban pemiskinan, sulitnya lapangan kerja dan harga kebutuhan yang terus melambung di dalam negeri. Buruknya sistem penyebaran informasi dan perekrutan serta praktek korupsi menyebabkan perempuan-perempuan muda seperti Adelina rentan terjebak ke sindikat perdagangan manusia bahkan narkoba,” pungkasnya.

Bahkan persoalan rendahnya akses bantuan pemerintah Indonesia di luar negeri khususnya di Malaysia pun menjadi catatan tersendiri bagi Sringatin. Dimana minimnya pelayanan diluar negeri menyebabkan banyak korban sulit mendapatkan pertolongan ketika membutuhkan, termasuk ketika buruh migran sudah ditangkap dan dipenjara. Namun Sringatin merasa pilu ketika dalam persoalan kontestasi politik, buruh Migrant pun baik yang tanpa dokumen maupun berdokumen seluruhnya diminta untuk ikut berpartisipasi.

“Ketika pemilu, buruh migran baik berdokumen atau tidak berdokumen digerakkan untuk mencoblos. Tapi kemana mereka ketika kasus Adelina ditutup dan buruh migran diluar negeri membutuhkan pertolongan?,” ujarnya.

Terakhir, Sringatin menyatakan bahwa pihaknya meminta agar hukum kembali ditegakkan oleh pemerintah Diraja Malaysia. Dimana siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk juga terhadap majikan Adelina.

“Kepada Pemerintah Malaysia untuk menghukum majikan seberat-beratnya dan segera menghentikan praktek perbudakan modern kepada buruh migran yang menjadi tulang punggung pembangunan di negeri Jiran ini,” tegas Sringatin.

Dan kepada pemerintah Indonesia, Sringatin juga meminta agar turun tangan untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan azas hukum berkeadilan.

“JBMI juga menuntut kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan segala upaya untuk membawa kembali majikan Adelina ke pengadilan dan memperbaiki pelayanannya bagi buruh migran di Malaysia dan di semua negara penempatan,” lanjutnya.

“Lebih dari itu, pemerintah harus mewujudkan pembangunan yang mengabdi pada kepentingan mayoritas rakyat sebagai syarat terciptanya lapangan kerja layak dan pengurangan kemiskinan sehingga rakyat miskin tidak harus menjadi buruh migran,” tutup Sringatin.

[TOS]