100 Hari Anies-Sandi
Mahasiswa dari GMKI Jakarta dan GMNI Jakarta Timur saat gelar aksi bersama di depan gedung DPRD DKI Jakarta menyikapi 100 hari kerja Anies-Sandi. [istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD DKI Jakarta. Dalam aksinya, mereka mendesak agar lembaga legislatif di Provinsi DKI Jakarta tersebut menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno lantaran banyaknya kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menyalahi aturan.

“Kami mendesak DPRD DKI menggunakan hak interpelasi untuk mengkoreksi sejumlah kebijakan Gubernur (DKI Jakarta) yang keliru,” kata salah satu perwakilan Mahasiswa GMKI, Kristopel Manurung dalam orasinya di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Badan Kerja Cabang (BKC) GMNI Jakarta Timur Harry Manik. Ia juga meminta agar lembaga yang kini dipimpin oleh Prasetio Edi Marsudi tersebut menggunakan hak interpelasinya.

“DPRD DKI harus sesegera mungkin memanggil Anies-Sandi selaku Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan penjelasan kepada DPRD mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap keliru dan menimbulkan polemik,” ujarya.

Usai menyampaikan aspirasinya, para mahasiswa tersebut kemudian bergeser menuju ke kantor Anies dan Sandi di Balaikota DKI Jakarta. Dengan tuntutan yang sama, Mahasiswa mendesak agar Anies-Sandi segera menarik kembali sejumlah kebijakan yang dianggap keliru dan kurang tepat, serta berhenti menyampaikan pernyataan-pernyataan konyol dan membuat gaduh ibukota DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu pula, para Mahasiswa juga menyampaikan bahwa jika kebijakan-kebijakan Anies-Sandi tersebut terus dilanjutkan, maka ini akan berdampak pada kondusifitas persiapan Asian Games di Jakarta.

“Kebijakan Gubernur yang penuh polemik ini mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum siap menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Asian Games,” kata Kristopel dalam orasinya di Balaikota.

Bahkan Kristopel yang merupakaan koordinator lapangan (koorlap) aksi tersebut menyatakan jika pihaknya akan turun kembali ke jalan jika sampai berbagai kebijakan yang digalakkan Anies-Sandi yang dianggap kontroversial tersebut tidak segera dicabut.

“Kalau tuntutan kami tidak didengar, kami akan kembali lagi dengan kekuatan massa yang lebih besar,” tegasnya.

Diketahui, aksi yang digelar dua elemen organisasi cipayung tersebut untuk menyikapi 100 hari kerja Anies dan Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Beberapa kebijakan duo pasangan tersebut yang dianggap keliru diantaranya adalah, terkait dengan pembiaran jalan raya Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat ditutup dan digunakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan bebas.

Kemudian ada juga terkait dengan kebijakan membolehkan becak kembali beroperasi di Ibukota yang sudah sejak era Gubernur Ali Sadikin dilarang beroperasi di Jakarta. Bagi mereka, dua kebijakan Anies-Sandi tersebut justru akan lebih menambah kemacetan dan kesemrawutan di Jakarta.

Selanjutnya terkait dengan implementasi program OK OCE dan penghentian proyek reklamasi teluk Jakarta yang mereka anggap hanya sebatas pemanis janji kampanye yang sampai saat ini belum jelas realisasinya. (ibn)