Beranda News Daerah Satroni Kantor Gubernur, Ribuan Buruh Sumut Minta PP Nomor 78/2015 Dicabut

Satroni Kantor Gubernur, Ribuan Buruh Sumut Minta PP Nomor 78/2015 Dicabut

318 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ribuan buruh Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bergerak-Sumatera Utara (ABB-SU) berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Dipanegoro Medan, Kamis (29/9/2016).

Dalam aksi tersebut, ABB-SU yang terdiri dari KSPI Sumut, FSPMI Sumut, SPI, SP Berdikari, FPBI Sumut, SMI Cabang Medan dan LBH- Medan mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam aksi tersebut, buruh yang tergabung dalam ABB-SU membawa spanduk dan poster yang bertuliskan tuntutan mereka.

Willy Agus Utomo dari KSPI Sumut menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah memberlakukan PP Nomor 78/2015 dengan dalih kepastian dan kestabilan upah buruh.

Kenaikan upah buruh Indonesia tidak lagi berdasarkan hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti yang selama ini dilakukan oleh Dewan Pengupahan.

“Tapi ‘disederhanakan’, cukup dengan angka inflasi ditambah angka pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini jelas yang sangat diuntungkan adalah pengusaha kapitalis, sedangkan bagi kaum buruh, PP Nomor 78/ 2015 itu adalah ‘pemiskinan kepada kaum buruh yang sudah lama miskin,” ujar Willy.

Oleh karena itu tegas Willy, bersama teman-teman buruh dan mahasiswa dari KSPI, FSPMI, SPI, SP Berdirikari, FPBI Sumut, SMI Cabang Medan dan LBH-Medan mendesak agar dicabut PP Nomor 78/2015 karena bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Beserikat.

Kemudian, kata Willy, ABB-SU menolak UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) karena dinilai mencederai rasa keadilan bagi buruh Indonesia.

ABB-SU, kata Willy, juga meminta hentikan tindakan pemberangusan serikat di Provinsi Sumatera Utara, hapuskan sistem kerja outsourcing.

Aksi unjukrasa buruh yang tergabung dalam ABB-SU ini mendapat pengamanan dan pengawalan dari aparar kepolisian. [K-10]