Dandan Riza Wardana
Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Dandan Riza Wardana. [facebook/dandan.r.wardana]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Pasca melakukan pemeriksaan lebih intensif, Polrestabes Bandung akhirnya menetapkan Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dandan Riza Wardana (DRW) sebagai tersangka praktik pungutan liar (pungli).

Penetapan status tersangka tersebut disampaikan oleh Kapolrestabes Kota Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo. Dalam konferensi pers di kantornya, Kombes Pol Hendro mengatakan jika dari 12 orang yang diamankan, 6 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari 12 orang yang kami amankan dari hasil pengamanan OTT itu, sebanyak 6 orang yang kami naikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” kata Kombes Pol Hendro, Sabtu (28/1/2017) malam tadi.

Dalam menjalankan operasi haramnya itu, Kombes Pol Hendro mengatakan jika DRW memang sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadi, yakni dengan cara memberikan jaminan kemudahan pengurusan perizinan kepada masyarakat atau pengusaha. Hanya saja, untuk memuluskan upayanya itu, tersangka menarik pungutan liar dari masyarakat tersebut.

“Perannya mulai dari pengumpulan uang pungli dari masyarakat yang melakukan perizinan dan menyerahkan (uang pungli) kepada Kepalanya (DRW),” terangnya.

Dari tangan tersangka DRW tersebut, mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini mengatakan jika jajarannya berhasil mengamankan barang bukti, yakni berupa uang tunai sebesar Rp364 juta, buku tabungan berisi saldo Rp500 juta, uang dollar Amerika sebesar USD34.000, 124 Poundsterling, dan 2 unit Kendaraan Roda Empat (KR4) serta 1 unit sepeda motor.

Seluruh barang bukti tersebut juga dikatakan Hendro adalah hasil dari pungli yang dilakukan oleh tersangka selama dua pekan.

Dan berikut adalah para saksi yang kini sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka oleh Polrestabes Kota Bandung dalam perkara pungli di Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka diantaranya adalah DRW selaku Kepala DPMPTSP, AS selaku Kabid Bagian Validasi, WK, NS, MPH, dan DD.

Atas perbuatan mereka itu, Polisi pun mengancam dengan Pasal 5, 11, 12 B No 20 tahun 2001 tentang Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mereka terancam hukuman minimal 4 tahun hingga 20 tahun atau penjara seumur hidup. [dtk]