Anies, Sandi
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Gaya kepemimpinan ala Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dianggap aneh, bahkan sejumlah program kerja sejak menggantikan Ahok dan Djarot hingga sampai saat ini acap kali membuat gaduh dan membingungkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Politik dan Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie. Ia mengatakan bahwa kejanggalan ini terjadi ketika Anies mengangkat anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 73 orang dengan merogoh kocek kas APBD DKI Jakarta sampai Rp28 Miliar. Tapi sayang, rencana ini ditolak mentah-mentah Kemendagri dengan berbagai pertimbangan.

“Ahok saja hanya menganggarkan anggaran Rp898 juta. Dibandingkan dana yang digelontorkan Anies sungguh fantastis, tak masuk akal dan buang-buang anggaran. Anies pikir anggaran tersebut milik pribadinya dan ini blunder baginya,” kata Jerry dalam keterangan persnya yang diterima Redaksikota, Rabu (27/12/2017).

Dia harusnya kata Jerry, belajar dari gaya kepemimpinan Ahok yang tidak menyusun struktural pemerintahan gendut. Apalagi Ahok sepanjang memimpin DKI terus disupport oleh swasta. Hal ini juga mendapatkan nilai positif tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta.

“Apa Anies gak belajar terkait persoalan ini. Jika mengacu pada Pergub Nomor 163 tahun 2015, jumlah anggota TGUPP era Anies ini tidak sesuai. Pasal 8 Pergub 163 tahun 2015 menyebutkan jumlah paling banyak anggota TGUPP mencakup wakil dan ketua adalah 9 orang,” ujar Jerry.

Jadi apa yang dilakukan Anies jelas dia, sebetulnya menubruk UU. Belum lagi dengan ide yang tidak masuk akal dengan Tanah Abang akan dikuasai pedagang dengan menggunakan badan jalan serta trotoar. Sudah jelas-jelas ini melanggar aturan. “Saya semakin heran lagi dengan stlye Anies seperti ini,” tandasnya.

Persoalan fasilitasi PKL di Jalan Jatipadang

Lanjut Jerry, dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pelanggar aturan tersebut dikenai Denda Rp250.000.

Sedangkan menurut Jerry trotoar itu juga punya fungsi dan ini jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dimana melarang penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai tempat parkir dan usaha dalam bentuk apa pun.

Larangan itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam beleid itu terdapat ketentuan pidana yang sangat tegas, 18 bulan penjara atau denda Rp1,5 miliar bagi setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar.

Merujuk pada penjelasannya itu, Jerry pun memandang Gubernur Anies Rasyid Baswedan telah menabrak dua regulasi sekaligus.

“Nah, Anies telah melanggar dua peraturan tersebut, bahwa tindakan PKL berjualan di jalan dan trotoar merupakan perbuatan yang melanggar hukum,” terangnya.

Bahkan Jerry pun menyayangkan status Anies yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri dan lulusan Amerika Serikat seperti tidak paham dengan regulasi serta fungsi jalan dan trotoar.

“Masa bisa seorang yang pernah menjadi menteri dan pernah mengecap pendidikan di Negeri Paman Sam namun tak paham apa fungsi jalan dan trotoar?. Takutnya di belakang ada preman politik yang menyetir Anies ataukah ini keinginan semata untuk mencari sensasi,” kata dia.

Lebih lanjut, Jerry pun menilai bahwa sebaiknya tradiri perubahan regulasi dimana setiap kali usai pergantian pemimpin tidak terus dilakukan dan dibudayakan, sehingga dapat sedikit menghemat anggaran negara untuk melakukan perubahan yang ada.

“Untuk program yang baik pro rakyat, gak usah di otak-atik, kalau bisa dipatenkan saja. Pemimpin harus kredibel, kreatif, transparan dan inovatif,” tegas Jerry. (*)