Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Putusan Permohonan Praperadilan tidak diakui Majelis Hakim Ramses Pasaribu, SH dengan anggota Aris Sirait, SH dan Didik Wuriyanto, S H di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, No.17, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017), pukul 16.00 WIB.

Pasalnya, sidang pembacaan Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengganti, Theodora Marpaung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara masih terus dilanjutkan, meskipun majelis hakim telah menerima Petikan Putusan N0.117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas terdakwa Hiendra Soenjoto (Pemohon), mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.

Putusan itu dibacakan oleh hakim tunggal Effendi Mukhtar, SH, MH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/10/17).

“Surat surat ini (Petikan putusan praperadilan-red) kami kembalikan dulu. Hasil musyawarah majelis; Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU. Nanti, sidang yang akan datang, silahkan buat eksepsi. Silahkan tunjuk pengacara atau anda maju sendiri, terserah. Karena ancaman tuntutan pidana yang didakwakan kepada anda tidak mengharuskan majelis untuk menunjuk pengacara,” ucap Ketua Majelis Hakim Ramses Pasaribu, SH menjelaskan penolakan eksekusi Putusan permohonan praperadilan yang dikabulkan hakim tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada terdakwa.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Didik Wuriyanto, SH ketika dikonfirmasi terkait dasar hukum penolakan eksekusi Putusan Permohonan Praperadilan yang dikabulkan hakim Praperadilan dan malah melanjutkan persidangan dan mempersilahkan JPU membacakan surat dakwaan; dia tidak bersedia.

“Maaf! Saya tidak bisa menjadi Humas untuk perkara saya sendiri. Silahkan konfirmasi kepada Humas yang lain,” jawab Didik Wuriyanto melalui WA kepada wartawan, Selasa (24/10/2017).

Persidangan perkara atas nama tertdakwa Hiendra Soenjoto akan dibuka kembali pada hari Senin (30/10/2017) mendatang di PN Jakarta Utara, dengan agenda pembacaan Surat Eksepsi dari terdakwa.

Petikan Putusan N0.117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang mengadili silahkan perkara pidana Praperadilan pada peradilan tingkat pertama dengan acara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas terdakwa Hiendra Soenjoto (pemohon), melawan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (termohon).

Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa:
a. laporan polisi nomor : LP/3007/VIII/2014. Dit.reskrimmum tanggal 25 Agustus 2014 atas nama pelapor Azhar Umar, Polda Metrojaya.
b. LP/796/VI/2015/Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015. An. Pelapor Azhar Umar.
c. LP/3081/VI/2017-PMJ/Dit.Reskrimum 27 Juni 2017. An. Pelap[or Azhar Umar
d. Lp/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju tanggal 8 september 2016 an pelapor Azhar Umar, di Polres Jakarta Utara. Adalah laporan terhadap peristiwa pidana yang sama, yang berasal dari pelapor yang sama, terlapor yang sama dan peristiwa pidana yang sama, tempat Locus delicti dan waktu tempus delictie yang sama, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:

3. Menyatakan, surat penghentian penyidikan perkara (SP3) berdasarkan surat ketetapan Nomor : S/Tap/562/VII/2015 Dit, Reskrimum tanggal 9 Juli 2015, tentang penghentian penyidikan perkara (SP3), yang berasal dari berkas perkara hasil penyidikan laporan polisi no:LP/3007/VIII/2014/Dit. Reskrimum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Menyatakan penetapan P21 sebagaimana surat nomor B-2832/0.1.1/EP.1/09/2017, tanggal 19 september 2017, perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Heindra Soenjoto sudah lengkap, bertentangan dengan ketentuan pasal 110 ayat (2) dan 3 KUHAP dan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Per-036/A/JA/09/2011, tentang SOP, penanganan perkara tindak pidana umum Pasal 11 ayat 5. Oleh karenanya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan, karena penetapan P21 tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat;

6. Menyatakan, penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) No.B-11/O.1.11/Euh.2/9/2017, tanggal 19 September 2017 dan penahanan oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta utara adalan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Memerintahkan, termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan.

8. Mengembalikan harkat dan martabat pemohon kepada keadaan semula.

9. Memerintahkan termohon untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut.