Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

BIMA, Redaksikota.com – Sekitar 300 orang dari Himpunan Masyarakat Petani Garam Kabupaten Bima, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima. Elemen tersebut, merupakan gabungan petani garam Desa Talabiu Kecamatan Woha dan Desa Sanolo Kecamatan Bolo.

Dalam aksinya yang dimulai pada pukul 09.45 WITA tersebut, para petani garam Bima membawa beberapa tuntutan. Diantaranya, pertama Meminta kepada DPRD dan PEMDA Kab.Bima agar membentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang standarisasi harga garam se kab.Bima. Kedua, para petani minta agar dihadirkan investor di kabupaten Bima.

Ketiga, mereka juga mendesak pemerintah daerah agar menindaklanjuti dengan serius terkait garam rakyat. Dan yang keempat, Apabila tidak di lanjuti secepatnya kami akan boikot seluruh aset daerah.

“Dalam melirik sejarah para petani Garam Desa Pesisir Kabupaten Bima, yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintan kita sampai pada hari ini, kami selaku Himpunan Masyarakat Petani Garam Desa Pesisir Kab.Bima, akan selalu menyuarakan dan menyalurkan aspirasi kami terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pernah mendukung dan mendorong kinerja para Petani Garam di Kab. Bima,” ujar Syarifuddin, selaku Jenlap, Selasa (24/9/2019).

Massa aksi juga menuntut, agar Bupati dan Wakil Bupati Bima, agar dapat memberikan tanggapan terhadap apa yang menjadi tuntutan dan keluhan dari masyarkat petani garam.

“Harus ada keterlibatan pemerintah Kab.Bima, untuk tetap eksis dalam mengawal proses kinerja para petani dalam membangun ekonomi daerah, maka pemerintah harus memberikan kontribusi yang jelas dengan mencantumkan program untuk membantu serta peran aktif dalam membangun masyarakat petani garam Kab. Bima yang adil dan makmur,” lanjut Syarifuddin dalam orasinya.

Sekitar pukul 10.45 WITA, Wakil Bupati Bima, Drs.H. Dahlan memberikan tanggapan dari tuntutan yang disampaikan oleh para petani garam. Menurutnya, untuk Peraturan Daerah (Perda) garam harus ada acuan, atau harus ada peraturan pemerintah pusat, dan peraturan pemerintah.

“Itu sedang digodok di Kementrian perikanan dan kelautan, setelah itu kami akan langsung membentuk Perda garam melalui pembahasan dengan DPRD dan Pemda BIMA,” jelasnya.

Selain itu, Pemda juga akan terus berupaya untuk mendatangkan pengusaha atau Investor Garam, yaitu sudah ada kesepakatan empat investor dalam tahun 2020 yaitu : Pt.Susanti Megah, Pt.Sumatra Langgeng Makmur, PT.Niaga Garam Cemerlang dan PT.Budiono.

“Ke empat PT.ini kita telah sepakat harga garam Rp.300/Kg di gudang bukan di ladang,” ungkap Dahlan.

Dijelaskan juga, bahwa di tingkat Provinsi saat ini sedang ada pertemuan antara pemerintah propinsi dan perintah kabupaten bima, hasilnya akan di sampaikan pada petani garam, agar tuntutan-tuntutan masyarkat bisa terpenuhi sesuai harapan.

“Berharap kepada petani garam agar percayakan kepada pemerintah, semua upaya sudah di lakukan, dan pada Hari kamis pemerintah akan rapat dengan tengkulan-tengkulan yang ada,” pungkasnya. []