Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Zainal Arifin menganggap sikap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menabrak konstitusi. Pasalnya menurut Zainal, seharusnya dalam persoalan izin operasi Pabrik Semen di Kendeng, Ganjar harus menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat klausul.

“Kewajiban Gubernur sebenarnya adalah melaksanakan Putusan MA yang jelas berisi klausul tentang pembatalan objek sengketa dan klausul perintah kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut objek sengketa serta klausul untuk membayar biaya perkara,” kata Zainal dalam siaran persnya yang diterima Redaksikota, Jumat (24/2/2017) malam.

Atas kejanggalan tersebut, Zainal menilai jika Gubernur yang merupakan politisi dari PDI Perjuangan itu sudah bertindak sewenang-wenang, termasuk menabrak putusan MA.

“Gubernur Jawa Tengah ternyata mengatur selain yang diperintahkan oleh Putusan MA, disinilah Ganjar Pranowo menunjukkan arogansinya,” tegasnya.

Zainal juga menegaskan jika kesewenang-wenangan Ganjar juga semakin berlanjut setelah pihaknya justru memberikan izin operasi bagi PT Semen Indonesia di kawasan Kendeng itu.

“Sangat disayangkan tindakan arogan tersebut dilanjutkan dengan tindakan arogan lainnya yaitu penerbitan Izin Lingkungan baru untuk PT. Semen Indonesia,” tukasnya.

Diketahui, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Dalam SK tersebut seperti yang diterbitkan di jatengprov.go.id, Pemprov Jawa Tengah mengumumkan dalam surat nomor 660.1/0493. Mereka menyatakan penerbitan surat itu sesuai dengan hasil rapat Komisi Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rangka penilaian adendum Amdal dan RKL-RPL pada 2 Februari 2017.

“Dinyatakan rencana kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen Semen Indonesia di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dapat direkomendasikan layak lingkungan hidup,” demikian disampaikan dalam laman resmi Pemprov Jawa Tengah tersebut.

Namun sekali lagi, apa yang ditempuh oleh Ganjar dan jajarannya tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum, yakni tidak mengindahkan putusan yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung (MA). Sehingga Zainal menggap jika Ganjar melakukan legalisasi yang cacat hukum.

“Hal tersebut sama sekali tidak diperintahkan oleh Putusan MA, dengan alasan penggunaan diskresi, Gubernur Jawa Tengah sebenarnya telah melakukan tindakan sewenang-wenang (abus de droit/willekeur) dan melakukan tindakan yang cacat hukum (legal defect),” tukasnya. [mib]