Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam aksinya itu, massa mendesak agar KPU Kota Bekasi menyapaikan kepada publik secara transparan terkait dengan hasil dari salah satu syarat pendaftaran Calon Walikota Bekasi, yakni surat tanda tamat belajar (STTB) atau ijazah.

Mereka menaruh curiga ada kelalaian dari pihak KPU Kota Bekasi yang meloloskan salah satu peserta pemilu karena diduga tidak lolos persyaratan yakni penyertaan STTB atau Ijazah yang telah diatur dalam Peraturan KPU.

“Meminta agar KPU Kota Bekasi membuka secara trasnparan terhadap hasil verifikasi persyaratan calon walikota dan wakil walikota khususnya menyangkut penggunaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ljazah tingkat SLTA sebagal persyaratan utama yang diamanahkan oleh PKPU NO.3/2017 pasal 4 Ayat 1 Huruf C, sebagaimana yang sudah diubah oleh PKPU No.15/2017,” kata koordinator AMPD, Topo Riadhi dalam orasinya, Rabu (20/6/2018).

Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) saat gelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Kota Bekasi. [foto : istimewa]

Ia enggan menyebutkan siapa calon yang terindikasi seharusnya tidak lolos karena persyaratan tersebut tidak terpenuhi secara baik dan benar. Akan tetapi, Topo meminta agar KPU Kota Bekasi melakukan transparansi sendiri terkait dengan persoalan tersebut.

“KPU harus transparan karena dinilai tidak cermat dan jeli dalam melakukan verifikasi ijazah calon Walikota Bekasi.
KPU diharapakan independen dalam pelaksanaan tugas dan tidak memihak ke salah satu paslon,” tegasnya.

Kemudian Topo juga meminta dengan tegas agar KPU mengusut tuntas persoalan tersebut jika benar ada penyelewengan atau kelalaian dalam verifikasi berkas persyaratan, sehingga yang seharusnya tidak lolos namun diloloskan.

“Mengusut tuntas kasus penggunaan ijazah palsu yang belum inchrah,” tuturnya.

“Dan meminta KPU untuk jujur dan tidak terbawa arus sistematis,” tambah Topo.

Diketahui, aksi tersebut berjalan dengan tertib dan aman. Sementara aparat dari unsur Kepolisian dan Satpol PP pun disiagakan untuk mengawal jalannya aksi penyampaian pendapat itu. (rel)