Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. [NET]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini tidak pernah diajak untuk membahas terkait dengan rencana Pemprov DKI Jakarta menarik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau Reklamasi di Teluk Jakarta oleh Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno.

Bahkan pria yang karib disapa Pras tersebut sama sekali tidak tahu menahu soal manuver Anies-Sandi bagaimana mereka berupaya membatalkan HGB tersebut.

“Saya tidak tau (soal penarikan sertifikat), karena kami (DPRD) tidak pernah diajak koordinasi. Yasudah,” kata Pras kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Menurut Pras, sebagai mitra kerja Pemprov DKI Jakarta sebagai lembaga eksekutif harus bisa kerjasama dan saling berkoordinasi dengan lembaga legislatif yang saat ini dipimpinnya itu. Ia pun menyayangkan manuver Anies-Sandi yang sudah membombardir wacara kebijakan sebelum berkomunikasi dengan DPRD.

“Kami kan mitra kerja Gubernur. Mestinya diajak bicara dong. Koordinasikan dengan kami dulu jangan tiba-tiba ramai di luar minta HGB reklamsi dicabut,” tegas Prasetyo.

Lebih lanjut, terkait dengan rencana pencabutan HGB pulau Reklamasi di Teluk Jakarta itu, politisi PDI Perjuangan ini pun memberikan saran kepada Anies-Sandi untuk tidak sembarangan menabrak aturan yang ada. Apalagi dalam kasus HGB reklamasi tersebut, sudah ada mekanisme yang berlaku di dalamnya sehingga tidak bisa asal seenaknya dicabut begitu saja.

“Semua ada aturannya, gak bisa main minta dicabut begitu,” ujarnya.

Dan jika memang Anies-Sandi merasa paling benar, Prasetyo pun memberikan saran lagi agar perselisihan antara Pemprov DKI Jakarta dengan HGB reklamasi diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saja seperti saran dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

“Biar jelas semuanya, bawa saja ke PTUN,” kata Pras. (*)