Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Pemerhati Dana Desa
Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Pemerhati Dana Desa di depan Mabes Polri.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta, Redaksikota.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Pemerhati Dana Desa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mabes Polri.

Dalam aksinya mereka mendesak agar lembaga penegak hukum itu segera mengambil alih kasus pemotongan dana desa yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

“Kami mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini Polri, Kejaksaan Agung dan KPK untuk menindaklanjuti kasus pemotongan dana desa Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dengan menetapkan tersangka penerima dugaan aliran dana pemotongan dana desa Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara,” ujar kordinator lapangan, Frans dalam aksinya di depan Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Frans menegaskan, bahwa selain menetapkan para tersangka, pihak penegak hukum juga harus menetapkan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus sebagai tersangka utama kasus yang dilaporkannya itu.

Oleh karena itu, ia pun meminta juga agar Kemendagri melakukan investigasi dan audit terkait penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum di pemerintahan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Frans mengungkapkan, kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Pulau Taliabu menguak setelah ditemukan kwitansi pemotongan dana desa. Pemotongan dana desa yang dilakukan oleh Kantor Unit Bank Rakyat Indonesia Cabang Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu.

Pemotongan dana tersebut dikatakan Frans terjadi saat masa pencairan dana desa tahap satu tahun 2017, tepatnya tanggal 6 Juli 2017, pukul 10.24 WIT dengan cara ditransfer ke perusahaan atasnama CV. Syafaat Perdana. Sementara kata Frans, CV. Syafaat Perdana merupakan badan usaha milik Kepala Bidang Perbendaharaan dan Khas Daerah, Kabupaten Pulau Taliabu, Agumaswaty Toyib Koten.

Sejumlah uang yang dipotong tersebut senilai Rp 60 juta setiap desa se-Kabupaten Pulau Taliabu. Sementara diketahui, bahwa jumlah desa di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 71 desa dari 8 kecamatan, sehingga total kerugian negara diperkirakan Rp 4,26 miliar.

Frans juga mengatakan bahwa dana desa tersebut diduga didistribusikan kepada beberapa oknum dan instansi.

Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) agar kasus tersebut dapat dituntaskan oleh pemerintah.

“Minggu depan kita kerahkan 2.000 massa ke KPK,” tandasnya. []