Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku bahwa alasan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau Reklamasi di Jakarta Utara sudah sangat kuat.

Apalagi jika merujuk pada Rencana Kawasan Strategis Provinsi dengan huruf “P”. Menurut Anies, hurup “P” tersebut bukan Pulau melainkan Pantai, sehingga kondisi ini yang dinilainya menjadi salah tafsir dan tidak sesuai dengan regulasi dan administrasinya.

“Nggak ada istilah pulau. Yang ada adalah pantai. Lihat saja di rencana kawasan strategis provinsi. Di situ akan ada pantai A, pantai B, pantai C, dan pantai D. Ditulisnya memang ‘P’ tapi itu bukan pulau, tapi pantai,” ujar Anies Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Mantan Menteri Pendidikan itu menjelaskan reklamasi terbagi menjadi tiga jenis. Namun, reklamasi saat ini adalah reklamasi yang berbentuk seperti pulau namun dilengkapi jembatan yang tersambung dengan daratan.

“Nah, yang sedang terjadi adalah pantai yang tersambungkan dengan daratan. Karena ada sambungannya. Kalau nggak ada sambungannya baru itu adalah pulau. Ini pantai,” tutur Anies.

Anies menilai hal-hal seperti itu adalah cacat administrasi yang akan menjadi catatan Pemprov DKI. Catatan itu kemudian akan dilaporkan pihaknya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertahanan Nasional (BPN) melalui surat.

“Kami melihat cacat administrasinya ada banyak. Karena itu kami akan bersurat lagi, menjelaskan secara detail agar BPN kemudian melakukan langkah hukum atas penerbitan HGB yang kemarin,” ungkap Anies.

Permohonan pembatalan HGB, tutur Anies, mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Agraria Nomor 9 Tahun 1999 dalam pasal 103 hingga 133 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. (*)