Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Direktur Eksekutif Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP), Rindang Adrai menilai jika persoalan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi polemik dalam menyalurkan hak pilih masyarakat Indonesia.

Untuk itu, ia mengakatan jika pihaknya mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih aktif dan giat dalam mensosialisasikan posko pemilih, sehingga peran serta dan kesadaran masyarakat juga bisa terbangun, serta mempermudah masyarakat bisa memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih yang sah.

“Kami mendesak KPU untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait Posko Pengaduan Daftar Pemilih, dan juga melakukan sistem ‘Jemput Bola’ ke masyarakat oleh petugas PPS,” kata Rindang dalam siaran persnya, Minggu (12/3/2017).

Selain itu, untuk meminimalisir potensi kesalahan atau bahkan kecurangan dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara, Rindang meminta agar baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih giat melakukan pengarahan sscara teknis.

“Kami juga meminta kepada KPU dan Bawaslu, dalam melakukan bimbingan teknis kepada petugas KPPS dan pengawas TPS dilakukan secara serius,” tukasnya.

Dan terhadap KPU maupun Bawaslu sendiri agar lebih profesional dan netral dalam melaksanakan tugas penting ini. Sehingga potensi kegaduhan bisa semakin diminimalisir lagi.

“KPU dan Bawaslu sebagai penyelengara pilkada (bisa) bersikap netral, dengan bersikap profesional dan menjaga integritas sesuai dengan aturan yang telah disepakati,” tandasnya.

Lebih lanjut, Rindang juga mengimbau agar masyarakat juga ikut berperan aktif melakukan pemantauan langsung, termasuk dalam pemutakhiran data yang digarap oleh KPU. Termasuk juga memastikan apakah dirinya valid tercatat sebagai pemilih tetap.

“Kami pun mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta, untuk lebih berperan aktif dalam pemutahiran data yang dilakukan oleh KPU,” tukasnya. [oim/mib]