FSPMI Cilegon dan FSPMI Banten sampaikan keluhan dan berharap agar Omnibus Law Diperhatikan DPR RI.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com, Serang – Rencana pemerintah dalam membuat Rancangan Undang undang Omnibus Law, tentunya menuai dukungan dan penolakan, utamanya dari kalangan pekerja atau buruh.

Salah satunya adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Melalui pengurus wilayah FSPMI Banten dan pengurus cabang FSPMI Cilegon, mereka melakukan upaya audiensi dengan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini.

Dalam kesempatan tersebut, ketua DPW Provinsi Banten, Tukimin menyatakan bahwa dalam kajian mereka, Omnibus Law Ketenagakerjaan sejatinya memiliki dampak negatif bagi buruh.

“Kami minta pak Jazuli utk membahas hal ini di DPR RI,” kata Tukimin di resto siap saji Cikande, Serang, Banten, Minggu (12/1/2020).

Tukimin juga menilai bahwa setidaknya ada enam masalah yang akan berdampak ke buruh dalam upaya pemerintah meleburkan beberapa regulasi menjadi satu itu.

Pertama, menghilangkan upah minimum dan digantikan dengan upah per-jam.

Kedua, menghilangkan pesangon.

Ketiga, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan sistem outsourcing dan buruh kontrak diperluas.

Keempat, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill workes.

Kelima, jaminan sosial terancam hilang.

Keenam, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.

[JIWA]