Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta agar kenaikan tarif parkir tidak diimplementasikan untuk saat ini, yakni sampai benar-benar infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah saat ini rampung.

“Intinya sih ya, sekarang kan infrastruktur sedang diperbaiki dan kalau sudah beres, barulah (silahkan dipertimbangkan untuk dinaikkan tarifnya). Jadi jangan lah kalau sekarang,” kata Prasetyo kepada wartawan di kantornya, Kamis (10/8/2017).

Ia pun meyakini jika seandainya infrastruktur layanan publik sudah rampung dan bisa berjalan dengan baik, maka masyarakat pun akan lebih memilih untuk menggunakan moda transportasi umum setiap harinya, dibandingkan dengan menggunakan transportasi pribadi.

“Sekarang kalau infrastruktur bagus, pasti mereka bakal naik transportasi umum, pasti itu,” tukasnya.

Diketahui, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, bahwa kenaikan tarif parkir bisa dijalankan untuk menekan penggunaan pribadi, apalagi saat ini di DKI Jakarta, lalu lintas sudah sangat padat.

“Agar bagaimana orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, salah satunya saya perintahkan tadi dilakukan evaluasi terhadap tarif parkir,” ujar Saefullah.

Berdasarkan analisa, setiap empat penduduk warga Jakarta memiliki setidaknya satu unit kendaraan mobil dan setiap dua penduduk warga Jakarta memiliki satu kendaraan sepeda motor.

“Jika langkah ini tak dilakukan, saya khawatir lama kelamaan setiap dua orang warga Jakarta memiliki satu mobil,” kata Saefullah.

Tarif parkir direncanakan naik menjadi 30 persen dari sebelumnya hanya 20 persen.

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 20 persen.
“Satu kali parkir nanti bisa mencapai Rp 50.000. Orang kan nanti mikir tuh, mendingan simpan dirumah naik angkutan umum,” pungkasnya.