Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

SURABAYA  Redaksikota.com – Puluhan emak-emak yang tergabung dalam Green Women Lakardowo melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Sabtu (8/9/2018). Mereka mendesak pemerintah untuk konisten mengikuti komitmen yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Konferensi Dunia untuk Perubahan Iklim di Paris, 2015 lalu.

Di mana, PT PRIA beroperasi mengelola limbah B3 yang sebagain berasal dari sisa pembakaran batubara di Kalimantan dan PLTU Palu. Penimbunan limbah dilakukan di pemukiman warga, pematang sawah dan mencemari sumber air serta pangan warga.

“Hari ini kami menuntut PT PRIA untuk segera menutup. Presiden harus menginstruksikan KLHK untuk mencabut izinnya. Kalau pemerintah Jatim dan pusat tidak merespon, kami akan menempuh jalur internasional melalui PBB,” kata Koordinator Aksi, Sutama Rumiyati.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk meninggalkan kebijakan dan praktik pengelolaan energi berbahan bakar fosil. Menurut, Sutama, pembiaran industri energi kotor telah mengorbankan sebagian besar rakyat Indonesia demi keuntungan sebagian kecil kelompok bisnis.

Di Lakardowo, Mojokerto, lanjut dia, PT PRIA beroperasi mengelola limbah B3 yang sebagain berasal dari sisa pembakaran batubara di Kalimantan dan PLTU Palu. “Green Women Lakardowo adalah simbol perlawanan terhadap pembiaran situasi dimana perusahaan yang mengambil untung dari pengelolaan limbah beracun secara serampangan dan tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Di Indonesia, kata Sutama, tercatat ada 27 aksi dan acara di 18 kota yang melibatkan sekitar 51 organisasi dan komunitas. Aksi yang dilangsungkan hari ini di organisasikan bersama oleh Green Women Lakardowo, ECOTON, KRuHA dan Asia Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD) beserta anggota jaringannya.

“Dengan ditandai peluncuran kampanye Women RISE for Climate Justice di kota kota Asia guna menarik perhatian global terhadap krisis iklim dan urgensi transformasi sistem energi,” terangnya.

Sementara, Direktur Ecoton, Prigi Arisandi juga melakukan aksi pengawalan kepala desa yang akan bersaksi dalam pengadilan terkait tuntutan warga agar perusahaan penimbun limbah B3 di pemukiman meraka segera ditutup.

“Negara tidak boleh menutup mata dan hanya sekedar berputar-putar dalam urusan administrasi dan mengizinkan upaya pembunuhan secara sistematis terhadap warga Lakardowo oleh PT Pria,” kata Prigi.

Hari ini, kata Prigi, tepat sebelum pertemuan puncak dimulai diselenggarakan Aksi Global Serentak “Rise for Climate”. Lebih dari 735 aksi dan acara di 88 negara yang terdaftar di peta Rise for Climate yang melibatkan sekitar 424 organisasi dan komunitas. Aksi pertama sudah dimulai pada 4 September di Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia dimana 100-an perempuan yang terhimpun dalam Green Women Lakardowo.

“Sebagai garis depan perlawanan krisis iklim, kami menyerukan kepada para perempuan untuk berkumpul dan bergabung dengan aksi-aksi ini. Perjuangan melawan energi kotor tidak pernah lebih mendesak seperti sekarang ini. Ini adalah bagian dari perjuangan melawan kekuatan yang mengingkari hak-hak asasi manusia,” imbuhnya. (*)