Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

SERANG, Redaksikota – Sebanyak 50 desa di Kabupaten Serang mendapatkan bantuan dana sebesar Rp200 juta. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan kantor desa, hal itu lantaran banyaknya desa yang belum memiliki kantor desa.

Ketua Apdesi Kabupaten Serang, Muhammad Santibi mengatakan bahwa bantuan tersebut telah masuk dalam anggaran tahun 2018, dengan bantuan masing-masing desa sebanyak Rp200 juta.

“Ini sudah positif, sudah dianggarkan,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Selasa (6/3/2018).

Meski demikian, kata dia, desa yang menginginkan bantuan tersebut dapat mengajukan lewat proposal namun dengan syarat, harus benar-benar memiliki tanah hak milik pemerintah desa.

“Artinya mereka harus punya sertifikat, itu sudah diomongin setiap rapat, kalau bisa mah tanah desa itu harus ada,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini terkadang beberapa desa berganti kantor setelah masa jabatannya digantikan, sehingga mereka tidak memiliki kantor yang jelas.

“Kadang-kadang memang seperti itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Adminstrasi Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Subhan mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

“Jadi itu permohonan dari desa ke Bupati tapi disposisinya ke Perkim, tapi kalau kita hanya memberikan pemahaman saja,” katanya.

Kata dia, pemerintah harus memiliki sertifikat kepemilikan tanah pemerintah desa, atau memiliki surat keterangan dari BPN yang memberikan keterangan sedang dalam proses presertifikatan.
“Kalau tidak ada itu kami tidak akan mengijinkan,” ujarnya.

Menurut dia, masih banyak desa yang belum memiliki kantor desa, namun sayangnya dia tak menyebutkan jumlahnya. Hal itu lantaran setiap pergantian kepala desa membangun kantornya, bukan di tanah milik pemerintah desa.

“Jadi strateginya kurang mantap, ketika kades berhenti dan diganti dengan yang lain jadi silang sengketa, saat ini masih terus seperti itu,” terangnya.

Selain itu kata dia, akibat pembangunan kantor di tanah yang bukan milik pemerintah desa, banyak kades yang tidak mengetahui tanah kepemilikan kantor desa, serta administrasi yang hilang, bahkan ada beberapa desa yang mengontrak untuk dijadikan kantor desa.

“Nantinya, lurah baru juga mulai dari nol lagi, yang saya tahu ada yang ngontrak tapi saya tidak tahu banyak tidaknya belum cek lagi,” pungkasnya. (jw)