Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta, Redaksikota.com – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat Utara Fadli Rumakefing meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Luhut Binsar Panjaitan terkait pencemaran limbah yang diakibatkan perusahaan miliknya PT. Toba Bara Sejahtera Grup.

“Menurut kami Luhut selaku bawahan Presiden harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur. Dia menikmati hasil diatas penderitaan rakyat,” kata Fadli, Senin (6/5/2019).

Menurut Fadli, perusahaan Luhut mengakibatkan amblasnya rumah warga yang hingga kini tak kunjung diperbaiki. Sementara penyelesian pembebasan lahan hingga kini masih terkatung-katung.

Lebih dari itu, kata dia, dalam beberapa kesempatanya Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya pemerataan untuk menurunkan kesenjangan melalui kebijakan redistribusi asset dan akses rakyat atas tanah.

“Kita tahu, bahwa pemerintah juga berjanji untuk menjalankan agenda reforma agraria. Sementara reforma agraria dan kedaulatan pangan akan sulit tercapai jika kebijakan pembangunan ekonomi yang lainnya justru bertentangan. Bagaimana mungkin bisa mewujudkan kedaulatan pangan, jika tanah dan kebun petani dirampas dan sungai dicemari,” katanya.

Fadli mengatakan, PT Toba Bara Sejahtera secara tidak langsung telah merampas tanah dan mencemari sungai yang dilegitimasi oleh negara melalui kebijakan dan perizinan yang diberikan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

“Hal ini justru bertentangan dengan UUD 45 yang mengatakan bahwa setiap warga negara seharusnya dilindungi hak dan martabatnya oleh negara. Bukan malah ditindas, dirampas dan dipaksa diusir oleh korporasi. Luhut sebagai pejabat negara seharusnya malu atas tragedi yang menimpa rakyatnya bukan malah tertawa melihat kesengsarakan rakyatnya,” katanya.

Dari hasil kajian yang dilakukan, kata Fadil, perusahaan Luhut juga diduga kuat melanggar Pasal 109 UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 116 ayat (1) huruf a. Dengan demikian, Luhut wajib menerima ancaman pidana maksimal tiga tahun dan denda Rp3 miliar.

“Yang jelas kami menuntut Presiden Jokowi untuk membela Rakyat atas penindasan, perampasan lahan yang dilakukan oleh PT. Toba Bara Sejahtera serta memberikan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017,” katanya.

Selain itu, HMI juga mendesak Kementerian ESDM mencabut Izin Usaha Tambang PT Toba yang merugikan rakyat. Kemudian, mendesak KPK dan Kepolisian untuk hadir demi kepastian Hukum bagi rakyat kecil.

“Yang jelas HMI meminta negara untuk mengembalikan tanah petani yang sebelumnya telah dirampas serta memulihkan kampung yang telah dirusak oleh perusahaan Toba,” tandasnya.