Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

SERANG, Redaksikota.com – Ratusan orang warga Desa Kareo, Kecamatan Jawilan melakukan aksi unjuk rasa di depan PT Kenda Rubber Indonesia (KRI) di jalan Raya Cikande-Rangkasbitung KM 05, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Senin (2/7/2018).

Aksi tersebut sebagai salah satu upaya menuntut perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan ban agar memprioritaskan tenaga kerja dari lokal.

Pantauan Redaksikota.com, ratusan warga tersebut datang sejak pukul 08.20 WIB. Mereka datang lengkap dengan atribut aksi seperti spanduk tuntutan. Mayoritas masa aksi adalah wanita. Secara bergantian masa aksi melakukan orasi.

Berdasarkan rilis yang dibagikan, tuntutan yang disampaikan antara lain PT Kenda Rubber Indonesia tidak boleh menerima tenaga kerja dari luar Desa Kareo sampai semua pengangguran di Desa Kareo tuntas. Kemudian mendesak kepada perusahaan untuk membubarkan sistem outsourching atau yayasan security di PT Kenda Rubber Indonesia, karena sudah di luar komitmen pendirian. Selanjutnya, tenaga kerja yang terampil, security, semua harus melalui desa dengan disortir terlebih dahulu oleh 17 RT di Desa Kareo.

Masa aksi menyampaikan orasi mimbar bebas diantaranya, meminta agar perusahaan bisa memprioritaskan tenaga kerja dari lokal.

“Menuntut perusahaan menjelaskan perekrutan 30 orang, tapi yang diterima cuma 4 orang. Padahal di Kabupaten Serang angka pengangguran tertinggi se-Banten dengan 14,2 persen. Itu karena masih banyak masyarakat setempat yang belum bisa kerja,” ucap koordinator lapangan (korlap) aksi, M. Abnas.

Diketahui untuk masyarakat lokal saat ini masuk kerja sangat susah di wilayah Serang bagian Timur, utamanya di PT. Kenda Rubber Indonesia, bahkan masuk kerja harus bayar dan melalui calo.

“Hari ini kita sepakati kalau ada calo usir dia. Mau kerja masa bayar ada yang 3-4 juta. Mau kerja kok bayar,” katanya.

Korlap aksi menambahkan dalam orasi nya, jika hari ini aksi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan terus melakulan perlawanan.

“Ini baru sebagian kecil masyarakat, nanti kita kerahkan lagi,” ucapnya.

Terpisah, ditemui usai aksi unjuk rasa, salah seorang warga Desa Kareo A Rijal Peni mengatakan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersbeut. Pertama meminta perusahaan untuk memperbaiki sistem perekrutan.

“Jadi masyarakat Kareo menginginkan perekrutan ini lewat satu pintu yakni lewat desa dan diprioritaskan bagi warga setempat,” ujarnya.

Kedua, kata Rijal, mengenai keberadaan yayasan security yang sudah tidak sesuai dengan komitmen pendirian awal agar segera dibubarkan. Ketiga masa aksi meminta agar salah seorang HRD perusahaan untuk di PHK.

“Karena dianggap tidak kooperatif dengan masyarakat. Bebebrapa kali masyarakat melayangkan surat untuk beraudiens tapi tidak diindahkan oleh pihak perusahaan makanya sampai demo,” katanya.

Ia menjelaskan, tujuan masyarakat melayangkan audiens adalah untuk meluruskan soal rekrutmen karyawan beberapa waktu lalu. Dimana pada saat itu perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk 30 orang namun hanya 4 orang warga Kareo yang diterima.

“Mau meluruskan kok kebanyakan dari luar, orang Kareo nya mana gitu. Tapi tidak diindahkan surat itu sehingga mereka tidak ditemui. Dari luar itu baik luar desa maupun kecamatan,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, adanya isu terkait percaloan yang berlaku di perusahaan. Berdasarkan beberapa informasi yang berkembang di masyarakat, bahwa untuk masuk ke Kenda itu memakai tarif.

“Kalau ada duit Rp 4-6 juta bisa masuk ke Kenda. Nah itu notabenenya bukan masyarakat setempat tapi dari luar kenapa kok bisa masuk, ternyata mereka pakai duit. Jadi dugaannya ada unsur pungli. Kalau oknumnya enggak tahu juga dari luar dan dalam,” tuturnya.

Pada aksi itu, perwakilan masa aksi juga sempat melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. Namun hasil pertemuan itu masih buntu dan tidak ada keputusan. Hal itu dikarenakan dalam mediasi itu tidak ada pejabat atau top management perusahaan yang bisa memutuskan.

“Karena ownernya enggak ada terus enggak ada yang punya kewenangan. Sehingga ini dipending, dalam kurun waktu satu minggu ini. Apabila dalam kurun waktu satu minggu ini tidak ada realisasi dari pihak perusahaan terhadap tuntutan, maka teman teman masyarakat Kareo akan trurun lagi aksi tapi saya enggak tahu kapan,” katanya. (jiwa)