Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura Wahyu Dewanto menilai, bahwa diskresi yang dikeluarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berdagang di trotoar Melawai, Jakarta Selatan, tidak tepat. Pasalnya, Melawai layak menjadi tempat percontohan transit oriented development (TOD) setelah pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) rampung.

“Sayang sekali kalau kawasan yang berpotensi untuk didorong menjadi suatu kawasan percontohan TOD, yang pengembangannya dipelopori pemda, dan pengoperasian MRT bakal terjadi dalam waktu dekat, harus dihadapkan pada persoalan harian yang diciptakan sendiri,” kata Wahyu, di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Menurut Wahyu, keberadaan PKL malah menjadikan Melawai di bawah standar TOD untuk moda angkutan besar seperti MRT. Terlebih, Melawai berada di kawasan Blok M yang sejatinya merupakan pusat kegiatan resmi dengan intensitas aktivitas yang tinggi.

Keberadaan TOD, ujarnya, membutuhkan kemudahan akses bagi pejalan kaki. Sedangkan permasalahan PKL sekarang ini adalah pada pengawasan dan pengendalian operasional terhadap mereka sehari-hari.

Dia mengusulkan Pemprov DKI mencontoh Tokyo yang menyediakan layanan bagi warga dengan toko-toko kelontong di setiap blok. Pedagang kecil tetap dibantu oleh pemda melalui koperasi sehingga tidak terjadi monopoli.

Sedangkan PKL di Tokyo diatur sedemikian rupa agar tidak bersinggungan dengan pertokoan atau kantor resmi lain. Pengaturan juga dimaksudkan agar pejalan kaki tidak terganggu.

“Kalau mau mengizinkan PKL bagaimana dengan database nya? Apa sudah siap ?. Apa ada kontrak resminya dengan pemda sehingga kalau di kemudian hari ternyata bermasalah, sudah jelas ketentuan yang harus diambil,” bebernya.

Wahyu juga mempertanyakan keberadaan PKL yang mengokupasi Jl Asia Afrika, Senayan, yang hingga kini terkesan dibiarkan sehingga jumlah mereka setiap hari cenderung bertambah. Padahal, keberadaan mereka jelas merugikan pejalan kaki bahkan mengakibatkan terganggunya lalu lintas.

“Apa kondisi seperti ini mau dibiarkan ? sampai kapan ? apa ini ada diskresinya?” kata Wahyu.