Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, – Komando Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan) menyoroti banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pemilu Serentak 2019.

Komandan Garda Depan, Lieus Sungkharisma berpendapat, dugaan kecurangan itu bukan hanya memprihatinkan, tapi juga menimbulkan kecurigaan banyak pihak bahwa telah terjadi persekongkolan jahat oleh oknum penyelenggara pemilu demi memenangkan salah satu paslon capres.

Menurutnya, hal itu sulit dibantah bukan saja karena banyaknya temuan kecurangan yang terjadi di tingkat TPS pada saat pencoblosan, tapi juga di tingkat PPK saat pengumpulan data formulir C1 dan di tingkat KPU ketika dilakukan input data suara pemilih melalui server resmi KPU.

Apalagi, Lieus mengungkapkan, sampai saat ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menemukan 1.200 kasus dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

Atas banyaknya dugaan kecurangan itu, Komando Garda Depan mendesak segera dilakukan audit forensik terhadap KPU dan segera dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menemukan kebenaran material tentang apa sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres tahun 2019 ini.

Lieus menyebut, audit forensik dan pembentukan TPF menjadi sangat mendesak bukan saja agar Pemilu yang sudah menghabiskan biaya triliunan rupiah itu tidak menjadi sia-sia, tapi juga agar proses suksesi kepemimpinan nasional di negeri ini berjalan dengan benar, jujur, adil, dan demokratis.

“Terlalu mahal ongkos yang harus kita bayar jika ternyata Pilpres kali ini dikotori oleh ambisi pribadi dan kepentingan sekelompok orang,” ujar Lieus dalam konferensi pers di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Jalan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2019).

Ditambahkan Lieus, indikasi adanya kecurangan itu semakin menyolok mata ketika sudah lebih dari sepuluh hari pemilu berlangsung, namun persentase perolehan suara pasangan calon capres-cawapres di real count KPU tidak berobah signifikan.

“Dari pertama real count ditayangkan KPU, sampai hari ini jumlah persentase suara di server KPU tak beranjak dari angka yang sejak pertama kali mereka tampilkan,” tegas koordinator Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi itu.

Bahkan, lanjutnya, ditemukan banyak sekali jumlah perolehan suara di real count KPU yang tidak sesuai dengan data C1 yang ada di masyarakat. “Tragisnya, yang jumlahnya selalu kurang adalah suara Paslon 02 (Prabowo-Sandi). Sedangkan suara paslon 01 (Jokowi-Ma’ruf) terus bertambah,” jelas Lieus.

Tim IT Komando Garda Depan, disebut Lieus, juga menemukan banyak sekali penambahan suara yang jumlahnya tak masuk akal untuk paslon 01 dan sangat berbeda jauh dari angka yang ada di form C1.

“Bayangkan, bagaimana suara Prabowo-Sandi di Aceh, yang merupakan basis pemilih paslon 02, bisa berubah significan di real count KPU. Padahal, seperti di Sumatera Barat, di Aceh suara untuk paslon 01 di tak sampai puluhan persen,” ungkap anggota BPN Prabowo-Sandi ini.

Meski semua temuan adanya dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), namun, Lieus menyebut, hal itu tidak menutup pihaknya untuk mendesak agar segera dilakukan audit terhadap KPU dan segera dibentuk tim pencari fakta Pilpres 2019.

“Apun alasan yang diberikan KPU, faktanya angka-angka perolehan suara pasangan calon presiden di server KPU tidak juga berobah. Ini semakin menguatkan dugaan kami adanya kesengajaan KPU untuk mencurangi suara rakyat dalam Pilpres 2019 ini,” paparnya.

Lieus menegaskan, Komando Garda Depan sebagai gabungan relawan Prabowo-Sandi yang mengawal tegaknya Demokrasi Pancasila, tidak butuh pernyataan Ketua KPU yang mengatakan siap dikutuk jadi batu bila dia curang.

“Itu pernyataan kekanak-kanakan. Jika dia memang tidak punya niat curang, buktikan saja dengan memperbaiki kinerja lembaga yang dipimpinnya. Ingat, ratusan juta rakyat Indonesia kini menggantungkan harapannya pada kerja KPU. Jadi jangan main-main,” imbuhnya.

Komando Garda Depan, tambah Lieus, sampai saat ini terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan itu, baik di tingkat PPS, PPK, KPU Daerah maupun KPU Pusat.

“Kita berharap Bawaslu dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merespon temuan atas dugaan kecurangan ini,” ucap Koordinator Forum Rakyat itu.

“Kita tidak ingin proses demokrasi yang berbiaya sangat mahal ini tercederai oleh karena KPU tidak netral dan berpihak. Dampaknya akan sangat besar. Pemimpin Indonesia mendatang akan kehilangan legitimasinya karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistemik dan massif ini,” pungkasnya.