Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA – Persoalan tentang pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia, menjadi sebuah tindakan yang gegabah jika tetap dilalukan pemulangan mereka. Apalagi, ratusan WNI tersebut sudah melepas kewarganegaraannya dengan membakar paspornya.

“Saya melihat langkah gegabah dari pemerintah untuk memulangkan WNI yang sudah melepas kewarganegaraannya,” kata Jerry yang juga sebagai Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), di Jakarta, Minggu (9/2/2020).

Jerry juga mengatakan, dari hasil riset di media sosial yang dilakukannya mengungkapkan bahwa 90 persen menyatakan penolakan. “Riset saya di media sosial, hampir 90 persen bahkan lebih menolak kehadiran para anggota ISIS yang notabene kelompok teroris,” jelasnya.

Kajian yang akan dilakukan pemerintah, seharusnya sudah tidak diperlukan lagi. Karena, Presiden Joko Widodo sudah mengatakan tidak setuju secara pribadi.

“Pemerintah harus ambil sikap menolak. Saya curiga ini merupakan pengalihan isu Harun Masiku dan virus corona. Kasus lain seperti Jiwasraya dan ASABRI jangan ditutupi dengan pemulangan eks-ISIS ini,” tuturnya.

Jerry juga beralasan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sudah jelas mengatur bahwa apabila seseorang berperang dan menjadi tentara asing maka yang bersangkutan hilang kewarganegaraannya. Apalagi, mereka telah membakar paspornya.

“Lebih baik yang diperhatikan nasib tenaga kerja Indonesia di luar negeri, anak-anak terlantar, yatim piatu dan orang tua jompo ketimbang memulangkan kelompok ISIS ini,” kata Jerry.

Jerry pun berharap, agar pemerintah tidak mengorbankan 267 juta penduduk Indonesia ketimbang dengan memulangkan ratusan WNI eks-ISIS.