Mahasiswa UBK Desak Revisi UU MD3 Dibatalkan

Mahasiswa UBK Desak Revisi UU MD3 Dibatalkan

BERBAGI
Mahasiswa UBK
Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) gelar aksi unjuk rasa dan bakar ban di jalanan. [istimewa]

JAKARTA, Redaksikota – Puluhan Mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) menggelar aksi unjuk rasa di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya itu, mereka menyatakan protesnya terhadap revisi UU MD3 yang telah disahkan oleh DPR RI, dan membuat anggota parlemen tersebut kebal terhadap kritikan yang dilayangkan oleh masyarakat.

“Kritik seharusnya menjadi tantangan besar bagi para wakil rakyat agar lebih bijaksana dalam membuat Undang-undang, serta menjalankan fungsi DPR sebagai wakil suara rakyat,” kata koordinator lapangan, Salim Wehfay dalam keterangannya kepada Redaksikota, Selasa (13/3/2018).

Namun dengan adanya Revisi UUD MD3 tersebut, Salim menganggap bahwa lembaga yang kini dipimpin oleh Bambang Soesatyo tersebut telah menunjukkan muka aslinya, yakni lembaga yang anti terhadap kritikan.

“Sejak disahkannya UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) oleh DPR menampakkan wajah aslinya yang anti kritik dan anti demokrasi, serta melanggar konstitusi UUD 1945 Pasal 20,” terangnya.

Selain itu, pasal yang membuat DPR kebal terhadap kritikan ini pun menurutnya sudah membuktikan bahwa DPR mencoba untuk merusak demokrasi itu sendiri, dimana hak berpendapat dan bersuara sudah dikengkang dengan regulasi yang membuat mereka tak tersentuh.

“Ada 3 pasal dalam revisi UU MD3 yang menciderai kedaulatan rakyat. Pertama pasal 73 menggariskan DPR berhak memanggil paksa pihak yang akan diperiksa dengan bantuan Kepolisian,” ujar Salim.

Kemudian ada juga pasal yang memberikan kewenangan terhadap Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memanggil siapapun yang dianggap telah merendahkan nama baik, harkat dan martabat lembaga maupun personal anggota dewan.

“Pasal 122 MKD diberikan kewenangan mengambil langkah hukum terhadap mereka yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” tambahnya.

Kemudian terahir menurut Salim adalah adanya pasal yang mencoba memberikan perlindungan hukum yang sangat ekstra kepada anggota DPR yang terindikasi telah melakukan pelanggaran hukum. Institusi baik Polri maupun KPK wajib meminta persetujuan dari Presiden sehingga anggota DPR tersebut dapat diperiksa perkara hukumnya.

“Pasal 245 mengatur pemanggilan anggota dewan terkait dengan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan MKD,” imbuhnya.

Berdasarkan beberapa poin tersebut, Salim menganggap ini adalah bentuk kemunduran berfikir dan kemunduran demokrasi yang ditunjukkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif negara.

Untuk itulah, ia bersama dengan elemen Mahasiswa Universitas Bung Karno Menggugat mendesak agar Revisi UU MD3 tersebut dibatalkan, sekaligus penolakan pihaknya terhadap disahkannya revisi UU MD3 tersebut oleh DPR RI.

“Mahasiswa Universitas Bung Karno menolak keras revisi UU MD3 dan mendesak Mahkamah Konstitusi agar segera membatalkan revisi UU MD3,” tegasnya.

Selanjutnya, ia juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar tidak mengulur persoalan tersebut terlalu lama dan segera mengambil tindakan konstitusional sehingga revisi UU MD3 tersebut dibatalkan.

“Mendesak kepada Presiden RI agar secepatnya mengambil sikap tegas terkait revisi UU MD3,” tutupnya.

Dalam aksinya, massa sempat membakar ban di tepi jalanan sehingga menyedot konsentrasi masyarakat dan pengguna jalan dari arah Cikini menuju Salemba, Jakarta Pusat. (ibn)