Beranda Headline Bawaslu Siapkan Materi Khutbah Sepanjang Pilkada dan Pilpres

Bawaslu Siapkan Materi Khutbah Sepanjang Pilkada dan Pilpres

Bawaslu
*istimewa

Redaksikota – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan upaya kerjasama dengan seluruh elemen keagamaan di Indonesia untuk dapat ikut andil dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengantisipasi gesekan sosial di tengah-tengah proses politik Pilkada hingga Pilpres mendatang.

Salah satunya adalah dengan membuat rekomendasi materi khutbah yang tidak menyinggung persoalan politik praktis yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di antar umat beragama.

“Kami sedang menyusun MoU dengan para pemuka agama agar khutbah-khutbah tidak menyikapi hal-hal sensitif soal pilkada. Bahkan kita sedang siapkan materi khutbah,” kata Rahmat Bagja dalam sebuah diskusi yang digelar oleh SETARA Institute di A One Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Sejauh ini ia mengatakan jika pihaknya sudah bertemu dengan berbagai organisasi keagamaan baik di kalangan Muslim maupun agama lain seperti Kristen dan juga para tokoh masyarakat dan pemangku adat.

Sikap ini dilakukan menurut Bagja adalah agar persoalan dan konflik sosial yang menyasar pada ruang-ruang sensitif seperti Suku, Agama, Ras dan antargolongan seperti yang sempat terjadi di Pilgub DKI Jakarta awal tahun 2017 lalu tidak terulang lagi.

Foto : Doc/SETARA

“Kita dengar kan khutbah sholat Jumat sebulan penuh isinya soal Surat al Maidah. Boleh silahkan (ceramah) surat Al maidah tapi enggak usah kita dengar setiap Jumat juga, karena itu pilihan pribadi masyarakat,” terangnya.

Materi khutbah hanya rekomendasi

Pun demikian, materi khutbah yang disebarkan ke seluruh lembaga dan organisasi adat maupun keagamaan tersebut hanya bersifat rekomendasi. Pun demikian ia berharap besar materi tersebut dapat dipakai oleh seluruh lembaga dan organisasi keagamaan untuk materi khutbah Jumat untuk muslim, khutbah minggu untuk Kristen dan khutbah di agama-agama lainnya di Indonesia.

“Kita tidak menyuruh para pengkhutbah pakai (materi) ini dan tidak pula kita wajibkan. Kita hanya buat materi dan kita sebarkan ke NU, Muhammadiyah dan berbagai pemangku agama. Kalau merasa ini perlu dipakai ya silahkan dipakai dan kita tidak memaksakan,” terangnya.

Pun jika materi dari Bawaslu tersebut tidak dipakai, Bagja mengatakan jika Bawaslu hanya menitip pesan kepada seluruh lembaga dan organisasi keagamaan termasuk pengkhutbah agar memperhatikan persoalan tersebut, yakni menjaga agar tensi masyarakat tidak memanas yang berdampak pada persoalan sosial yang lebih serius lagi.

“Kita minta hal-hal ini perlu diperhatikan sehingga para pengkhutbah lebih menyajikan khutbah yang menyejukkan, termasuk kepada para organisasi agama lain seperti Kristen dan gereja-gereja. Siapapun yang khutbah di hari Minggu atau sholat Jumat bisa menciptakan situasi yang aman dan damai,” tegasnya.

Selain itu, Bagja juga mengatakan bahwa upaya mengantisipasi potensi buruk sepanjang proses pemilihan umum juga perlu peran serta seluruh elemen yang ada, baik peserta pemilu, partai politik maupun para relawan dan simpatisan.

Ia mengatakan agar seluruh elemen yang ada tersebut tidak membuat kerawanan konflik sosial muncul dan semakin melebar. Salah satunya dengan tidak membuat materi kampanye yang berisi ujaran kebencian atau menjatuhkan lawan politik dengan konten-konten hitam alias black campaign, khususnya bagi relawan dan simpatisan pasangan calon tertentu.

“Relawan juga harus disadarkan bahwa pilkada adalah ajang mencari pemimpin 5 tahunan bukan ajang menghancurkan persatuan dan kesatuan kita. Rencananya kita akan keliling bersama Polri, Bawaslu, KPU untuk woro-woro bahwa pilkada adalah ajang mencari pemimpin lima tahunan bukan ajang saliang menghancurkan,” tutur Bagja.

Kerjasama dengan Kominfo

Selain itu, Bagja juga mengatakan bahwa pihaknya sangat menyadari kerawanan konflik sosial juga bisa dipicu dengan liarnya narasi di media sosial. Untuk itulah, ia mengatakan Bawaslu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah bertemu untuk membahas hal itu.

“Politik identitas ada pembakarnya yakni media sosial. Kita sudah bicara dengan Menteri Kominfo dan respon pak menteri sangat cepat. Kita bahkan sudah bikin MOA (memorandum of action),” kata Bagja.

Kemudian hasil dari kerjasama antar lembaga tersebut, Bagja mengatakan jika Kominfo sudah bekerjasama dengan seluruh perusahaan platform untuk bersama-sama menangkal konten negatif dan ujaran kebencian di seluruh platform yang mereka kelola, seperti halnya Whatsaap, Facebook, Twitter dan Google.

Penindakan awal yang dilakukan adalah dengan memblokir akses akun yang terciduk melakukan penyebaran ujaran kebencian, dan selanjutnya pihak penyedia platform bersama Kominfo akan mencari siapa aktor dari penggerak akun yang dianggap bermasalah itu.

“MoA ini disetujui 10 platform, ada WA, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Jika ada indikasi dan perilaku negatif di media sosial akan dilakukan take down dan pelakunya langsung dicari. Jadi hati-hati bikin viral hal-hal yang tidak perlu khususnya menyudutkan pasangan calon atau pihak-pihak tertentu,” tutur Bagja.

Dan setelah pemilik atau pengelola akun tersebut sudah diketahui identitasnya, Bagja mengatakan Kominfo dan Bawaslu menyerahkan sepenuhnya penindakan oleh aparat kepolisian.

“Untuk urusan penindakan nanti kita serahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kepolisian. Mudah-mudahan ini berhasil,” tutupnya. (ibn)