Beranda Headline Mahfud MD Ingatkan Menag Tak Bebani PNS dengan Wajib Zakat

Mahfud MD Ingatkan Menag Tak Bebani PNS dengan Wajib Zakat

Mahfud MD

Redaksikota – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menilai wacana pengambilan kebijakan yang akan dilakukan Kementerian Agama dengan mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membayar Zakat sebesar 2,5% perlu dikaji lebih mendalam.

“Niatnya Pak Menag mungkin baik. Utk berbuat baik kadang hrs setengah dipaksa, Tp zakat itu baru wajib jika sdh mencapai nishab & haul (tersimpan setahun). Bgmn kalau gaji PNS tak mencapai nishab & haul, msl, krn bayar hutang & keperluan lain? Pikir lg lah,” kata Mahfud di akun twitternya @mohmahfudmd, Selasa (6/2/2018).

Kemudian Prof Mahfud juga menjelaskan bahwa Zakat Mal atau Zakat Harta tidak bisa serta merta diberlakukan dengan cara memukul rata. Ia menilai bahwa gaji bulanan yang diterima PNS belum tentu memenuhi ambang batas sesuai dengan ketentuan atau nishab, dimana Nishab sendiri adalah pendapatan seseorang di luar kebutuhannya sehari-hari.

Sementara syarat Zakat Mal tersebut juga tidak hanya masalah nishab saja, melainkan ada yang namanya haul alias harta tersebut sudah dimilikinya selama satu tahun dan nilainya pun tidak berkurang sama sekali dan tidak kurang pula dari batasan nishab. Namun dalam perjalanannya keperluan yang dikeluarkan para PNS juga tidak sama yakni untuk kebutuhan membayar utang dan kebutuhan lainnya yang membuat nishab dan haul bisa saja tidak terpenuhi.

“Intinya zakat maal itu menjadi wajib jika mencapai nishab (sejumlah minimal tertentu) dan haul (sdh dimiliki selama setahun penuh). PNS golongan IIIA atau B saja rasanya lebih banyak yg belum memenuhi syarat itu. Hati2, Pak Menteri. Jangan sampai membebani. Dirinci lagi lah,” tulisnya.

Kemudian Prof Mahfud pun memberikan contoh perhitungan yang rinci, dimana seorang PNS mendapatkan gaji Rp10 juta dengan pengeluaran yang juga tidak kalah besar seperti untuk kebutuhan pendidikan anak, transportasi, cicilan atau membayar utang dan sebagainya.

Pun jika uang Rp10 juta dari gajinya menjadi seorang PNS tersebut bisa disisihkan untuk menabung sebesar Rp3 juta, itu pun menurut Prof Mahfud belum cukup syarat yakni nishab dengan akumulasi tabungan hanya Rp36 juta.

“Misal: Seorang PNS bergaji 10 jt/bulan itu blm tentu eajib zakat. Gajinya dipakai makan, transport, SPP kuliah anak, cicilan rumah, dll. Misalkan tiap bulan bs nabung 3 juta maka jg blm wajib zakat sebab komulasi tabungannga 1 thn hny 36 jt, blm nishab. Masa, mau dipotong zakat?,” terangnya.

Lebih lanjut, tokoh yang juga kerab disebut pakar hukum tata negara itu menekankan bahwa dirinya sangat tidak menentang adanya zakat mal atau zakat profesi yang dikeluarkan oleh PNS atau Aparatur Negeri Sipil (ASN). Baginya membayar zakat atau sedekah merupakan hal yang sangat bagus yang dilakukan oleh umat Islam. Hanya saja, zakat tersebut tidak perlu serta merta ditetapkan dalam kebijakan pemerintah.

“Kalau PNS mau mau bersedekah atau berinfaq dgn ikhlas itu tentu sangat bagus. Tapi itu jgn disebut zakat agar tak menyesatkan. Tapi kalau sedekah/infaq yang ikhlas tentu tak bisa dipotong langsung melalui Perpres atau Peraturan Menteri,” tegasnya. (red)