BERBAGI
Taufiqulhadi
Taufiqulhadi [foto : Kompas]

Redaksikota – Anggota panitia kerja (Panja) Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Taufiqulhadi menyatakan seluruh fraksi di DPR RI telah sepakat adanya penghidupan kembali pasal tentang larangan penghinaan terhadap Presiden.

“semua fraksi setuju (pasal penghinaan Presiden),” kata Taufiq di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Ia menegaskan bahwa pasal tersebut tidak serta merta untuk melindungi Presiden secara hukum dari berbagai kritikan yang dialamatkan kepada orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut.

“Jangan sekali-kali berpikir bahwa, kalau kami setuju, saya setuju, misalnya untuk melindungi presiden yang sekarang,” ujarnya.

Bagi Taufiq, Presiden sangat terbuka dengan kritikan yang membangun. Namun ketika kritikan terhadap Presiden justru sifatnya desdruktif, maka ini yang menjadi persoalan lantaran menyangkut pula marwah Presiden sebagai kepala Negara.

“Tapi itu memang harus ada perlindungan pada kewibawaan kepala pemerintahan,” terangnya. (*)