oleh

Ditolak di Batam, Neno Warisman Perlu Belajar Sabar dan Tahan Syahwat !

Jakarta – Insiden pengusiran penggerak #2019GantiPresiden Neno Warisman oleh warga Batam mendapatkan perhatian publik. Tak hanya dukungan dari para kelompok anti Jokowi, Neno juga mendapatkan kritikan pedas dari publik maupun pengamat.

Setelah Aliansi Peduli Ulama, Front Penegakan Keadilan Sosial (F-PKS) dan Jaringan Muslim Muda Jayakarta (JMMJ) meminta Neno intropeksi agar taubat, kali ini Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo justru memberikan pesan penting buat Neno.

Peneliti senior itu meminta agar Neno belajar sabar dan menahan syahwat.

“Neno perlu belajar sabar dan belajar menahan syahwat,” tegas Karyono Wibowo, Minggu (29/7/2018).

Maksud dia adalah syahwat politik untuk mengganti Presiden karena untuk mengganti Presiden ada aturan dan prosedurnya, antara lain adalah melalui proses Pemilu.

“Karena mengganti Presiden bukan dengan cara teriak-teriak di jalanan,” ucap Karyono.

Dia menilai kampanye ganti Presiden yang dilakukan sejumlah pihak termasuk, Neno Warisman, rentan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, tidak semua orang mendukung kampanye tersebut.

“Kampanye #2019gantipresiden dilakukan dengan massa, maka bayangkan jika massa yang tidak setuju kampanye ganti presiden bertemu dengan massa yang setuju dengan kampanye ini,” ujar Karyono.

Masih kata dia, semua pihak yang mengadakan kampanye berpotensi memancing gesekan harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Sebab, kampanyenya itu sudah banyak memunculkan penolakan. Sinyal tersebut mulai muncul saat Neno berniat menyambangi Batam. Sejumlah massa sempat menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kedatangan Neno untuk kampanye #2019gantipresiden.

Massa yang melakukan penolakan itu membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Masyarakat Kepri Waspada, Tolak Ujaran Kebencian Pemecah Belah Kesatuan Bangsa’, ‘Masyarakat Kepri Tolak Kedatangan Neno Warisaman CS’ atau ‘Tolak SARA’.

Karyono mengatakan, gerakan atau kampanye ganti presiden yang dilakukan secara massal sangat tidak tepat. Dia mensinyalir gerakan telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

“Bawaslu harusnya bisa melakukan investigasi terhadap gerakan Neno dan kawan-kawan. Apakah ada hubungannya dengan parpol. Saya berkeyakinan ada hubungannya,” tegasnya.

Kampanye tersebut bisa dikategorikan ‘mencuri start’. Seharusnya, kata dia, kampanye itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU.

“Ganti presiden itu kan sebenarnya mekanisme sudah diatur yakni dengan pemilihan presiden. Di Indonesia setiap lima tahun sekali,” jelasnya.

Indonesia harus berkaca ke kedewasaan masyarakat Amerika Serikat dalam berdemokrasi. . Di AS yang pemilu empat tahun sekali, tidak ada gerakan ganti presiden sebelum waktunya kampanye.

Karyono berharap cara apapun untuk mendulang elektabilitas partai ataupun calon presiden tidak membahayakan masyarakat.

“Syahwat berkuasa boleh saja, tapi jangan mengakibatkan gesekan sosial,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Sosial dan Politik Jaringan Pemuda Milenial (JPM), Muhammad Dendi Budiman menyarankan agar kelompok yang menyuarakan wacana #2019GantiPresiden ini juga mempelajari betul situasi yang berkembang di masyarakat.

“Soal gerakan #2019GantiPresiden ini harus juga dilihat respon masyarakat, ada kelompok yang setuju, namun juga ada yang menolak. Jika sekiranya justru menimbulkan polemik di masyarakat sebaiknya jangan dikampanyekan di ruang publik, cukup jadi pembahasan di internal kelompok yang pro saja pada wacana tersebut, atau kampanyekan di media sosial,” ungkap Dendi.

Selain itu, lulusan Ilmu Politik UIN Jakarta ini juga menambahkan agar tokoh-tokoh publik dapat menjaga persatuan dan kesatuan di tahun politik ini. Ia juga berharap, agar masing-masing kelompok dapat menahan diri agar tidak terjadi perpecahan antar sesama anak bangsa.

“Prinsipnya, kita semua berhak menentukan pilihan politik, mau ganti presiden (secara konstitusional) silahkan atau mau mendukung untuk dilanjutkan dua periode juga boleh, tapi jika sampai ada kontak fisik, baiknya jangan dipaksakan untuk kampanye di ruang publik, mari kita utamakan untuk menjaga persatuan,” demikian Dendi.

Komentar

Jangan Lewatkan