oleh

Fadli Zon Sentil Sikap Pemerintah Berikan Kursi Komisaris AP I ke Ngabalin

Redaksikota.com – Kabar heboh mencuat dari perusahaan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana ada nama Ali Mochtar Ngabalin dalam hasil perombakan susunan komisaris PT Angkasa Pura I (Persero).

Munculnya nama Ali Mochtar Ngabalin dalam jajaran Komisaris PT AP I tersebut cukup mengagetkan, dimana kiprah politik politisi Partai Golkar itu berada di barisan rezim pemerintahan setelah lama berkecamuk dengan kelompok oposisi. Bahkan sosok Ngabalin juga langsung diakomodir sebagai Tenaga Ahli di Kantor Kepresidenan setelah menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo.

Melihat dari peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun langsung memberikan respon yang cukup pedas kepada Ngabalin sekaligus kepada pemerintahan Joko Widodo. Menurut Fadli Zon, keberadaan Ngabalin di kursi Komisaris AP I tersebut adalah “jatah politik”.

“Iya mungkin ini hadiah, saya kira tepatlah istilah itu. Hadiah gitu ya. Sebenernya pemerintah itu kan tidak konsisten memberikan jabatan-jabatan profesional kepada orang-orang yang belum tentu ahli di bidangnya,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018).

Bahkan Wakil Ketua umum DPP Partai Gerindra ini juga menganggap, bahwa Jokowi hanya menjadikan BUMN sebagai ladang untuk menampung para relawan dan tim suksesnya saja. Fadli pun menganalogikan perusahaan BUMN tak lebihnya hanya sederet sapi perah.

“Akhirnya BUMN itu menjadi sapi perahan aja. BUMN menjadi tempat penampungan bagi tim sukses, eks tim sukses,” ucapnya.

Bagi Fadli Zon, tidak masalah Presiden Jokowi maupun pemerintahan saat ini menempatkan orang-orang di posisi strategis, hanya saja ia memberikan catatan agar orang-orang tersebut adalah sosok yang memiliki kemampuan dan profesionalitas dalam bidangnya, sehingga tidak menunjukkan jabatan hanya untuk mengakomodir simpatisan semata.

“Harusnya lebih banyak orang-orang profesional di bidangnya. Hasilnya kayak begini BUMN kita amburadul. Karena BUMN kita orang-orangnya bukan orang profesional. Saya kira ini harus dikoreksi,” jelas Fadli.

Kementrian BUMN sebelumnya mengumumkan perubahan susunan komisaris PT Angkasa Pura I(Persero) di mana terdapat tiga nama baru menduduki posisi Komisaris, yaitu Djoko Sasono, Tri Budi Satriyo, dan Ali Mochtar Ngabalin yang menggantikan tiga pejabat komisaris sebelumnya.

Djoko Sasono diangkat menjadi Komisaris Utama perusahaan menggantikan Andi Widjajanto yang sebelumnya diangkat menjadi Komisaris Utama Angkasa Pura I pada 4 April 2017. Sementara Tri Budi Satriyo diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris menggantikan Boy Syahril Qamar yang telah menjabat sebagai Komisaris Independen Angkasa Pura I sejak 7 April 2014.

Sedangkan Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris menggantikan Selby Nugraha Rahman yang telah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015.

Komentar

Jangan Lewatkan