oleh

PSI Dorong Bongkar Tujuan Utama Rencana Ratna ke Chile Pakai Uang APBD

-Nasional-253 views

JAKARTA, Redaksikota.com – Buntut ditangkapnya Ratna Sarumpaet (RS) sebagai tersangka kasus hoax penganiayaan yang membuat heboh publik di Bandara Soekarno- Hatta pada hari Kamis malam sebelum pergi ke Chile, Amerika Selatan. Pihak kepolisian kini mulai menyisir berbagai pihak yang di duga terlibat dalam aksi penyebaran berita bohong atau hoax tersebut. Di tambah, Ratna Sarumpaet kini disangka dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia, Andi Anggana, kepergian RS ke Chile, juga harus ditelusuri secara menyeluruh tujuannya.

“Kepolisian harus meminta keterangan ke pihak yang bersangkutan secara formal. Misalnya ke Pemprov DKI yang disebut pihak yang memfasilitasi,” kata Andi dalam keterangannya, Jumat (5/10/2018).

Alumnus FISIP UIN Jakarta ini mengatakan bahwa walaupun sudah ada keterangan tertulis dari Disparbud DKI Jakarta, pihak berwajib mesti menerima keterangan resmi agar informasinya valid.

Jubir PSI DKI Jakarta ini juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta yang kini dipegang oleh Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur lebih teliti dan melihat rekam jejak orang-orang yang disponsori ke luar negeri terkait apapun.

“Tolonglah, jika mau mensponsori seseorang ke luar negeri, di lihat dulu, saat ini orang itu lepas dari politik praktis atau tidak. Ini uang publik, jangan mensponsori karena akomodasi kesamaan tertentu,” tuturnya.

Menurutnya, Pemprov DKI sudah merugi mengeluarkan dana sekitar Rp60-70 jutaan dalam memberikan dana sponsor yang akhirnya tidak berjalan. Kerugian itu, kata Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Pusat ini, karena minimnya penyeleksian sponsor bantuan dana untuk kegiatan luar negeri terkait aktivitas politik yang bersangkutan.

“Seharusnya dilihat aktivitas politik praktisnya. Apalagi pernah masuk tim pemenangan salah satu calon, akibat-akibatnya harus di lihat,” kritiknya.

Politisi muda ini mengingatkan kepada Pemprov DKI agar membuat sistem terpadu dalam memberikan sponsor kepada publik terpilih apalagi yang menyangkut pemberian dana akomodasi dan fasilitas bepergian.

“Ini sebagai pelajaran, ke depannya, seharusnya memberikan sponsor ke non partisan. Jika pun partisan, monitornya ketat. Sebab di luar negeri, sesama warga Indonesia harus satu, tidak boleh yang mempunyai sikap yang bisa merugikan publik luas,” tuturnya menyarankan.

(rel)

Komentar

Jangan Lewatkan