BERBAGI

MEDAN, Redaksikota – Banyaknya kasus perburuhan yang tak kunjung selesai, serta adanya upaya kriminalisasi buruh di Polres Deli Serdang, kalangan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara, menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran selama dua hari yakni Rabu dan Kamis, pada tanggal 27-28 September 2017 mendatang.

Dalam keterangan persnya, Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyerukan kepada seluruh anggota FSPMI di Sumatera Utara untuk mempersiapkan aksi besar-besaran pada hari tersebut. 

“Makin banyak kasus peburuhan di Sumut yang tak kunjung selesai, kita juga kecewa dengan kinerja Polres Deli Serdang yang diduga mengkriminalisasi dua anggota FSPMI di PT Atmindo Tanjung Morawa,” ungkap Willy di dampingi Sekretaris FSPMI Sumut, Tony R Silalahi, Jumat (22/9/2017).

Untuk itu lanjutnya, Massa FSPMI akan menggeruduk Mapolda Sumut untuk melakukan protes terhadap kinerja pihak kepolisian yang di anggap berpihak pada pengusaha yang membandel. 

“Selain Poldasu, kita akan aksi di Kantor Gubsu, DPRD Sumut, Disnaker Sumut, Konjen Malaysia di Medan, Kantor Kejatisu dan Kantor Disnaker Sumut,” paparnya. 

Adapun kata Willy, FSPMI akan mengusung 8 (Delapan) tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi nanti, pertama tolak kriminalisasi Ketua dan Sekretaris PUK SPL FSPMI PT Atmindo di Polres Deli Serdang. Dua agar Kapolda Sumut segera memanggil Kapolres Deli Serdang dan penyidik Polres Deli Serdang yang menerima laporan pengusaha PT Atmindo (Tanjung Morawa) yang diduga justru hendak memberangus keberadaan FSPMI di PT Atmindo. 

Ke tiga, membuat pengaduan dugaan pemberangusan Serikat Pekerja di PT Atmindo dan PT Karya Delka Maritim (Belawan) ke Polda Sumut yang diduga dilakukan oleh Pengusahanya. 

Empat, agar Penyidik Reskrimsus Poldasu segera memetapkan Tersangka pada Dirut PT PSU (Batu Bara) yang diduga memberangus serikat pekerja. 

Sedang aksi di kantir Konjen Malaysia para buruh akan melaporkan penindasan buruh di PT Atmindo yang merupakan Perusahaan asing milik Pengusaha Malaysia itu.

“Kita minta Konjen Malaysia memeriksa Dokumen perusahaan khusunya pelaksanaan UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia,” tegasnya. 

Tuntutan ke enam adalah, desakan agar Disnaker dan PPNS Sumut segera selesaikan kasus perburuhan di PT Atmindo, PT Karya Delka Maritim, PT Girvi Mas, Yayasan Kebidanan Darmo dan lainya. Tujuh, agar Kejatisu segera melimpahkan berkas pidana ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oleg para pengusaha ke Pengadilan Negeri. 

“Terakhir, tangkap dan adili pengusaha pelanggar hak normatif buruh di provinsi Sumatera Utara,” pungkasnya.