oleh

Sidak Kalibata City, Ketua Perindo Jaksel Apresiasi Kinerja Anies

JAKARTA, Redaksikota.com – Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, Syarief Hidayatulloh mengaku sangat mengapresiasi tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk melakukan sidak ke Kalibata City.

“Sidak yang dilakukan Pak Gubernur dan Pak walikota Jakawl ke Kalibata City sangat tepat ya,” kata Syarief dalam keterangannya kepada Redaksikota.com, Minggu (16/9/2018).

Alasan dirinya mengapresiasi kegiatan sidak tersebut lantaran banyak sekali keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi di sana.

Beberapa diantaranya disebutkan Syarief adalah maraknya parkir liar dan aktivitas bisnis prostitusi terselubung di beberapa tower di Kalibata City itu. Dan parahnya, keluhan warga tersebut tak kunjung mendapatkan respon yang cepat dan tegas dari aparat yang berwajib.

“Ya, selama ini informasi masyarakat selalu tidak diindahkan oleh aparat yang berwenang. dari prostusi dan parkiran yang semakin semrawut harus dibenahi secara total,” tuturnya.

Ditambah lagi, Syarief juga menilai sejauh ini pihak pengelola Kalibata City juga cenderung menyepelekan permasalahan dan lebih memilih mencari perlindungan di balik regulasi. Salah satu yang paling menonjol adalah pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yang sampai saat ini masih belum jelas.

“Manajemen aparteman yang selalu berlindung di balik peraturan Kementrian Perumahan dalam pembentukan PPRS selalu tidak terwujud,” ujarnya.

Usai sidak yang dilakukan Gubernur dan walikota Jakarta Selatan itu, Syarief memiliki harapan besar agar berbagai permasalahan di wilayah Kalibata City dapat dientaskan, termasuk masalah PPRS yang seharusnya dibentuk dalam wilayah paguyuban masyarakat.

“Saya berharap ada tindakan Dinas Perumahan segera mengadakan lembinaan terkait PPRS (Perhinpunan Penghuni Rumah Susun) yang diperlukan koordinasi dengan Kementrian Perumahan,” harapnya.

Selain masalah PPRS, Syarief juga harap segera ada evaluasi secara menyeluruh terkait dengan keberadaan tempat usaha di sana.

“Terkait dengan banyaknya tempat usaha di aparteman, perlu dievaluasi BPTSP DKI Jakarta. Hal ini menurut saya harus segera dilakukan dan sangat dibutuhkan,” paparnya.

Terakhir permasalah yang tidak kalah krusialnya adalah kejelasan daftar pemilih yang menjadi hak politik seluruh penghuni apartemen itu. Poin penting yang disoroti oleh Syarief adalah keabsahan data pemilih dengan daftar penghuni rusun.

“Manajemen tidak lagi mengelola secara profesional, tidak lagi peduli terkait program calon pemilih pemilu yang selalu tidak nyambung dengan penghuni,” tegasnya.

(ibn)

Komentar

Jangan Lewatkan