oleh

Forum Pemuda Lambar Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Lampung Barat

Lampung Barat, Redaksikota- Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi “Lahan Basah” tindak Pidana Korupsi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Forum Muda Lampung Barat, M. Andrean Saefudin, dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/09/2018).

Menurutnya, hampir 80 persen kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut yakni pengadaan barang dan jasa.

“Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu,” paparnya.

Ia menambahkan, setidaknya ada beberapa dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek.

Pertama, yakni dokumen kerangka acuan kerja (KAK). Dokumen tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis.

“Spesifikasi teknis inilah yang bisa dimainkan dengan cara menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar,” terangnya.

Kedua, dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan. Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS.

Setelah itu, ada Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. Dokumen itu memuat data kualifikasi pengadaan.

Lebih lanjut, Andrean juga mengungkapkan adanya kejanggalan  dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda Kabupaten Lampung Barat.

Ia mengatakan terdapat sejumlah temuan yang menjadi fokus perhatian dan kajian mereka yakni mengenai pengadaan barang dan jasa Pemda yang nilainya tidak sedikit.

“Seperti biasa, setiap tahunya BPK mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) TA 2017 dan selalu mengembirakan karena masyarakat disuguhkan dengan hasil penilayaan LKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa adanya dokumen yang disediakan oleh Pemerintah Kab. Lampung Barat untuk dapat diakses dan dilihat serta dinilai oleh masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Sehingga opini keberhasilan itu cuma bersumber dari pihak pemerintah saja khususnya di Kabupaten Lampung Barat. LKPD Kabupaten Lampung Barat beberapa Tahun terakhir terus mendapatkan opini WTP dari BPK.

Selanjutnya, dia mengatakan jika dilihat dan dikaji berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten  Lampung Barat Tahun Anggaran 2018, terdapat sejumlah temuan atas pengelolaan keuangan daerah yang terindikasi serta berpotensi merugikan keuangan negara didalamnya.

“Salah satu fokus kami adalah terkait Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang jumlahnya cukup fantastis total mencapai Rp. 2.600.000.000.- yang sampai hari ini memasuki triwulan ke – III realisasinya bisa di cek sendiri oleh pihak berwenang seperti apa,  dan masih banyak lagi temuan dan kejanggalan yang kami temukan di Kabupaten Lampung Barat terkait pengadaan barang dan jasa yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kami meminta KPK untuk memeriksa dugaan korupsi di Lambar ini,” demikian Andrean. (Red)

Komentar

Jangan Lewatkan