oleh

Komisi II DPR RI: Bawaslu RI Harus Batalkan Keputusan Bawaslu Sumsel Terkait Pilkada Lahat

Jakarta, Redaksikota- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ariza Patria menyesalkan keluarnya surat Penetapan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang memutuskan tidak menerima laporan temuan money politic yang terjadi masif di Pilkada Lahat yang diduga dilakukan pasangan nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto.

Menurut Ariza, penetapan itu tidak bisa dibenarkan karena hanya didasarkan pada temuan di 11 Kecamatan, padahal laporan keseluruhan temuan money politic ada di 18 Kecamatan.

“Terkait Pilkada Lahat, Penetapan pendahuluan Bawaslu Sumatera Selatan yang hanya memeriksa laporan di 11 kecamatan dari 18 kecamatan itu tidak bisa dibenarkan. Harusnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memeriksa semua pengaduan yang didukung bukti dan fakta di 18 Kecamatan tersebut,” kata Ariza di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Atas kecerobohan Bawaslu Sumatera Selatan tersebut, Ariza meminta Bawaslu RI untuk turun tangan dan membatalkan keputusan tersebut.

“Bawaslu RI harus melakukan monitoring dan supervisi serta membatalkan keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut,” tambahnya.

Ariza menegaskan sebagai pengawas Pilkada, Bawaslu RI diberi kewenangan untuk memberikan sanksi tegas berupa diskualifikasi terhadap pemenang Pilkada yang terbukti melakukan money politic.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 1 Juli mengeluarkan penetapan pendahuluan Nomor: 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018 yang isinya menyatakan bahwa Laporan money politic Pilkada Lahat tidak dapat diterima karena hanya terjadi di 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan se-kabupaten Lahat. Padahal pelapor telah melampirkan temuan money politic berikut bukti dan saksi di 18 Kecamatan.

Pelapor yang merupakan Calon Wakil Bupati nomor urut 4 Parhan Berza beserta kuasa hukumnya kemudian melakukan protes dan minta dilakukan verifikasi bersama antara Bawaslu Sumatera Selatan dan pihak Pelapor.

Pada malam hari tanggal 3 Juli 2018 dilakukan proses verifikasi bersama terhadap berkas pengaduan/laporan yang telah di sampaikan oleh Pelapor dan Tim Kuasa Hukum di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanpa dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Junaidi, S.E., M.Si., namun hanya dihadiri oleh Iwan Ardiansyah selaku Komisioner Bawaslu, Karlisun selaku Kasubag Hukum, A. Fajri H. Selaku Tim Asistensi, dan Erry F. Selaku Tim Asistensi.

Dalam verifikasi ulang yang dilakukan secara bersama-sama tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata praktik money politic ditemukan di 18 (delapanbelas) Kecamatan dan dilengkapi dengan bukti dan keterangan saksi di dalam berkas aduan/laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor, Saksi dan Tim Kuasa Hukum.

Kemudian Pelapor, Saksi dan Tim Kuasa Hukum meminta agar temuan tersebut dimuat dalam Berita Acara resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, namun pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak bersedia membuatkan Berita Acara verifikasi ulang secara bersama tersebut melainkan hanya memberikan Surat Keterangan Bersama yang dibubuhi tanda tangan oleh pihak Bawaslu dan para Saksi diatas Meterai 6000 (enam ribu).

Adapun isi dari Surat Keterangan Bersama tersebut adalah membenarkan adanya bukti laporan dan keterangan saksi yang mewakili 18 (delapanbelas) Kecamatan dari 24 (dua puluh empat) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat.

Menyikapi keputusan Bawaslu Sumatera Selatan ini, Pelapor dan Tim Kuasa Hukum kemudian melakukan keberatan atas keputusan Bawaslu Sumatera Selatan ke Bawaslu RI dengan nomor registrasi kebaratan: 001/KB/BWSL/VII/2018.

Selain menyampaikan keberatan ke Bawaslu RI, mereka juga melakukan laporan/pengaduan terkait dugaan Pelanggaran prosedur dan Kode Etik Penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di Jakarta dengan Nomor Registrasi: 177/IV-P/L-DKPP/2018. (Red)

Komentar

Jangan Lewatkan