oleh

Lambat !! Anies Didesak Tindak Lurah Cibubur 

JAKARTA – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengkritisi Lurah Cibubur yang lamban dalam menindaklanjuti tuntutan warga RT 006, RW 011 perumahan Villa Cibubur Indah, Ciracas, Jakarta Timur, agar Ketua RT mereka dipecat.

Diketahui, warga telah lama mendesak lurah agar memecat Ketua RT mereka karena diduga melakukan pungli dengan intimidasi menggunakan preman, dan memecat karyawan-karyawan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun tanpa alasan yang jelas dan tanpa pesangon jelang hari Raya Idul Fitri.

Kemudian warga mengaku dipersulit saat memerlukan surat-surat pengantar dan cap dari Ketua RT, memakai rekening pribadi untuk pembayaran iuran, upaya meminta uang parkir ditempat-tempat Fasum, retribusi parkir sesuai jenis kendaraan yang masuk, serta membuat kebijakan-kebijakan lain yang dinilai merugikan warga.

Menurut Trubus, masalah yang dihadapi warga sangatlah kompleks sehingga butuh ketegasan dari lurah untuk segera memecat oknum RT yang bermasalah. Jika hal itu tidak dilakukan, maka lurah telah melanggar etika sebagai pejabat publik karena mengabaikan tuntutan warga. Bahkan ia menyebut, sikap lurah yang demikian dapat menimbulkan kecurigaan adanya persengkongkolan dengan Ketua RT setempat.

“Disini kita bisa analisa bahwa ada persoalan. Pertama, ketidaktransparanan dalam tata kelola kelurahan itu, lemahnya koordinasi antara lurah dan RT/RW, sehingga kasus ini menjadi berlarut-larut. Yang kedua, bisa diduga Lurah ini ada unsur kesengajaan, karena dia mengabaikan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga apa yang disampaikan warga dianggap sesuatu yang wajar,” kata Trubus kepada wartawan, Sabtu (8/9/2018).

“Ini persoalan yang kompleks karena hak-hak warga terabaikan. Jadi lurah sebagai pengambil kebijakan tidak berlaku sebagaimana seorang pejabat publik. Jadi itu melanggar etika pejabat publik. Karena sebagai pejabat publik harusnya lurah merespon secara cepat apa yang menjadi keluhan warga. Jika tidak maka, maka patut dicurigai ada something wrong antara lurah dengan RT itu,” sambungnya.

Trubus menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD DKI juga harus turun tangan mengatasi persoalan tersebut, dan memberikan sanksi tegas kepada lurah apabila terbukti berupaya melindungi oknum RT bermasalah. Sebab jika masalah dibiarkan, maka akan menjadi contoh buruk tata kelola pemerintahan terutama dalam hal pelayanan publik.

“Pemprov dalam hal ini gubernur dan DPRD DKI harusnya turun tangan mengatasi persoalan yang dihadapi warga. Tidak boleh pasif. Karena masalah-masalah seperti ini bukan baru pertama kali terjadi, sehingga penyelesaian kasus di Cibubur ini bisa menjadi role model bagi pelayanan publik di wilayah lainnya,” jelas Trubus.

“Menurut saya lurah ini tidak peduli pada wargannya, tidak menjadi seorang pelayan yang baik, dia menjadi orang yang arogan. Lantas bagaimana sikap Pemprov terhadap masalah seperti ini? Orang lurah seperti ini harus diberhentikan, harus dimutasi ke tempat lain, jadi harus mengambil langkah secepatnya, jangan sampai kemudian persoalan ini menjadi virus yang merembet kemana-mana dan membawa efek ke wilayah lain, atau kelurahan lain,” tandasnya.

Komentar

Jangan Lewatkan