oleh

Ada Dugaan “Main Gelap” Soal Sertifikat HGB Pulau D, SKS-M Desak Kasten Situmorang Diperiksa

JAKARTA, Redaksikota – Beberapa Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Presidium Sentral Kajian Strategis (SKS) Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.

Dalam aksinya, mereka mendesak agar Kepala BPN Jakarta Utara, Kasten Situmorang untuk diperiksa terkait dengan terbitnya Sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D, yang disebut-sebut tidak sesuai dengan prosedur penerbitan yang semestinya.

“Polisi, KPK dan Kejaksaan kami desak segera melakukan investigasi harta kekayaan pejabat BPN Jakarta Utara, Kasten Situmorang, terkait dengan diterbitkannya sertifikat HGB Pulau D yang tidak sesuai dengan prosedur penerbitan,” kata koordinator aksi, Chairullah Talaohu dalam aksinya di depan kantor BPN Jakarta Utara, Jumat (6/10/2017).

Kemudian Chairullah juga mendesak kepada lembaga antirasuah dan aparat kepolisian untuk memeriksa anak usaha dari PT Agung Sedayu Grup yakni, PT Kapuk Naga Indah terkait dengan HGB Pulau D yang dikelola perusahaan pengembang itu. Ia memandang bahwa tidak wajar ketika surat ukur dengan terbitnya HGB hanya berselang 1 hari saja.

“Surat ukur terbit pada 23 Agustus 2017 dengan luas Tanah mencapai 3.120.000 meter persegi, sangat tidak masuk akal jika sertifikat HGB tertanggal 24 Agustus 2017 tiba-tiba terbit. Kalau dalam proses ukur-mengukur sampai penerbitan sertifikat HGB degan luas segitu, tentu akan menempuh waktu yang cukup lama, tapi kok ini bisa 1 hari. Kan ini kasus langka,” tukasnya.

Kemudian persoalan regulasi, dalam pengelolaan tanah reklamasi tentunya BPN Jakarta Utara sebagai pemegang kebijakan terkait dengan pengukuran tanah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan kajian secara empiris. Namun dengan singkatnya proses yang disebutkannya itu, Chairullah pun menduga kuat ada upaya permainan yang dilakukan oleh Kasten.

“Sangat janggal dan patut diduga bahwa pembahasan Perda Reklamasi belum ada dasar hukumnya. Akan tetapi surat penerbitan HGB pulau D sudah diKeluarkan, artinya ada dugaan Kasten Situmorang selaku Kepala BPN Jakarta Utara menabrak aturan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Chairullah menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa kembali pada Hari Senin (9/10/2017) di PN Jakarta Utara, dengan upaya aksi jahit mulut jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

“Senin 9 Oktober besok, SKS Mahasiswa akan aksi jahit mulut di depan kantor BPN Jakarta Utara, sebagai bentuk protes kepada lembaga hukum yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Usai gelar aksi di depan kantor BPN Jakarta Utara tersebut, Chairullah bersama dengan Mahasiswa dan Pemuda bergerak ke kantor lembaga antirasuah, KPK di Kuningan, Jakarta Selatan untuk menyampaikan tuntutannya itu.

Komentar

Jangan Lewatkan