Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Wajib hukumnya bagi setiap kades yang ada di kabupaten buru selatan harus transparan terkait pengelolaan anggaran DD dan ADD tahun 2019-2020. sebab, ada dugaan bahwa pencairan dana desa seringkali banyak di salah gunakan oleh kepala – kepala desa di kafe kafe.

Kepala desa yang di duga melakukan penyalahgunan dana desa ini patut untuk di tindak secara hukum. Sebab, DD dan ADD tujuannya untuk pembanguna desa yang itu di amanahkan langsung dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Setelah di telisik apa yang terjadi di lapangan pada khusunya di desa selasi soal transparansi terkait DD dan ADD di duga kuat terjadi penyalahgunaan anggaran desa dan itu sama sekali tidak ada transparansi mengenai angaran desa. soal prospek pembangunan di desa selasi saja non sen, Dan tidak ada progresnya sama sekali.

Hal ini menjadi poin penting khusnya bagi Kades Desa selasi bahwa soal transparansi menyangkut pengelolaan anggaran DD dan ADD tahun 2019-2020 wajib hukumnya harus di ketahui baik oleh pengurus desa dan masyarakat desa selasi.

Pengurus desa dan masyarakat desa selasi patut untuk mengetahui soal transparansi dan pengelolaan dana desa yang di cairkan oleh Kades desa selasi dari tahun 2019 dan tahap awal 2020.

Persoalan dugaan penyahalgunaan DD dan ADD desa selasi Tahun 2019 dan tahap awal 2020 ini patut untuk di selidiki oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian daerah kecamatan Ambalau demi penegakan sumpremasi hukum.

Jika benar adanya dugaan kades desa selasi menyalahgunakan DD dan ADD desa selasi tahun 2019 dan tahap awal 2020 maka wajib hukumnya kades desa selasi di copot dari jabatanya.

Penulis : Ali Loilatu (Koorda Himpunan Masyarakat Sadar Koonstitusi (HMSK)