t
Beranda Kolom Suara Pembaca Camat Cigombong Mengimbau, APBDes Harus Transparan

Camat Cigombong Mengimbau, APBDes Harus Transparan

WIB
96 views
| Estimasi Baca: 2 minutes
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota, Bogor – Rumah Makan (RM) Terapung Yuliana Lido akhirnya menjadi tempat pilihan pelaksanaan ‎kegiatan rapat minggon Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. Acara yang digelar di RM tersebut  kali ini membahas tentang evaluasi mengenai APBDes tahun 2017.

“Sejauh ini evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 perkembangannya luar biasa, karena sudah ada Satgas Dana Desa (DD) yang sudah pada datang ke desa-desa, “Kata Camat Cigombong Basrowi dalam paparannya dihadapan para Kepala Desa, Kapolsek Cijeruk, Danramil Cijeruk dan unsur Muspika Kecamatan Cigombong Rabu (16/08/17).

Menurutnya, ‎ Dana Desa yang dikelola olah masing-masing Pemerintah Desa pelaksanaannya harus transparan agar masyarakat bisa mengetahuinya. Baik mengenai berapa nilai anggaran yang diterima, realisasi kemana termasuk titik-titik pembangunannya seperti pembangunan jaling, jembatan, jalan dan irigasi.

“Semua dana yang masuk ke Desa pengelolaannya memang harus trasparan, entah itu dana pembangunan jalan, jembatan, irigasi, turap dan lainnya termasuk pemasangan bener, karena dengan memasang bener mudah-mudahan bisa meringankan pihak Desa sendiri,”Ujarnya.

Meski perkembangan evaluasi sudah cukup baik, namun Ia mengakui masih ada beberapa Desa yang belum menyerahkan laporan terkait RPJ RTLH dan profil Desa‎. Karena itu, ia meminta kerja samanya untuk segera menyelesaikan RPJ tersebut, termasuk ketika pihak Kasi Pembangunan meminta data  APBdes, RPJMDes, RKP ataupun yang menyangkut anggaran Desa.”Saya minta kerja samanya, mengingat sekarang ini jangankan Ormas, LSM dan masyarakat, preman pun perlu tahu menganai trasparansi pengelolaan dana desa, “Tuturnya.

Senada dikatakan Sekretaris Camat Fikri, apa yang disampaikan oleh camat harus segera diperhatikan, apalagi menyangkut laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pemerintah. “Bagi Kepala Desa yang belum melaporkan  RPJ RTLH, khususnya 6 desa sebagaimana disebutkan Pak Camat sesegera mungkin menyerahkannya, “Pintanya.

‎Ia menjelaskan, sebelumnya Kepala Desa terlebih dahulu harus bisa membedakan antara transparansi dan terbuka. Pasalnya, dari kedua kata itu pengertiannya berbeda. ‎

“Ada sekatnya lho antara transparansi dan terbuka, kalau trasparansi kaitannya dengan masyarakat sedangkan terbuka urusannya pihak-pihak terkait seperti Inspektorat, BPK serta instansi terkait lainnya, “Imbuhnya.‎

Masalah lain yang menjadi perhatiannya mengenai pemenuhan sarana air bersih, apalagi di cigombong ini potensi air sangat banyak sehingga harus jadi lumbung air. “Kami minta BPD  harus menyediakan mobil kendaraan tangki air‎ bersih, supaya jika ada masyarakat yang mengalami kekeringan segera bisa diatasi, “Pintanya.
‎‎‎
Sementara, Kapolsek Cijeruk Kompol Sapiudin Ibrahim yang hadir dalam kegiatan rapat minggon tersebut mengungkapkan hal sama. Dimana, berharap agar pihaknya diberi data tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini bertujuan semata-mata bukan untuk mendiskriminasi.

“Permintaan data tentang pelaksanaan ADD ini lantaran mendapat perintah dari Kapolda , isinya mulai dari berapa jumlah dana yang diterima, berapa yang direalisasikan dan berapa yang belum direalisasi jika masih ada sisanya. Semuanya untuk kepentingan bersama, jadi tidak ada maksud apa-apa ataupun mendiskriminasi, “Ungkapnya. Editor: Wan (Kontributor *Agus)‎