Beranda Kolom Suara Pembaca Tanggapan Karyono Wibowo Soal Artikel “Pengamat Asing Sebut Jokowi Berubah Menjadi Otoriter”

Tanggapan Karyono Wibowo Soal Artikel “Pengamat Asing Sebut Jokowi Berubah Menjadi Otoriter”

WIB
228 views
| Estimasi Baca: 8 minutes

Oleh: Karyono Wibowo / Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute


Di era keterbukaan sekarang ini, telah memberikan kebebasan bagi siapapun untuk menyampaikan pendapat bahkan mengkritik siapapun termasuk mengkritik kebijakan pemerintah. Karena ingin bebas sebebas bebasnya, sampai sampai nyaris tidak ada batas antara kritik dengan caci-maki, antara kebebasan berekspresi dengan pelanggaran hukum. Era kebebasan informasi sekarang ini semakim sumir antara berita hoax dengan fakta. Di zaman serba ingin bebas ini, pengamat asing pun dapat dengan bebas memberikan opininya tentang perkembangan politik di Indonesia, bahkan bebas mengkritik dan mencaci-maki pemerintahan negara lain. Maka atas nama kebebasan pula, kita boleh menanggapi pendapat dari pengamat asing tersebut.

Dalam konteks demokrasi, pendapat para pengamat asing yang dikutip oleh Hersubeno Arief dalam artikelnya yang dimuat di salah satu media online nasional tentu sangat baik untuk memperkaya pemikiran kita. Dalam konteks strategi framing, artikel tersebut cukup menarik. Si penulis cukup cerdik dalam hal strategi penulisan artikel. Dengan mengutip sejumlah pendapat dari pengamat asing yang substansinya sama-sama memberikan penilaian cenderung negatif kepada sosok Jokowi, sang penulis berharap dapat memberi bobot untuk memperkuat legitimasi artikel tersebut. Meski pendapat pengamat asing tersebut menyisakan pertanyaan besar, mengapa sumber yang diambil ketiganya dari negara yang sama, yakni dari Australia. Dan jika diamati dari struktur berfikirnya, nampaknya mereka dari kelompok intelektual liberal.

Terlepas dari itu, pendapat pengamat asing tentang perubahan gaya kepemimpinan Jokowi, dari seorang tokoh populis telah berubah menjadi seorang otoriter.kurang didukung argumen yang kuat. Kesimpulan pendapat tersebut terkesan terlalu terburu-buru dan cenderung tendensius. Jika dilihat sejumlah indikator yang dikemukakan untuk menjustifikasi bahwa Jokowi otoriter belum cukup kuat. Lebih konyol lagi, artikel tersebut terlalu emosional karena menyebut pemerintahan Jokowi sebagai neo orde baru yang secara tidak langsung menyamakan pemerintahan Jokowi sama otoriternya dengan pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Padahal antara pemerintahan Jokowi dengan Soeharto jelas sangat jauh berbeda. Pemerintahan orde baru memberangus kebebasan berpendapat bagi yang berbeda dengan pemerintah, Sedangkan di era pemerintahan Jokowi justru sebaliknya, tidak hanya bebas berpendapat bahkan bebas mencaci-maki siapapun termasuk mencaci-maki presiden dan penyelenggara negara lainnya, bahkan memaki ulama yang dianggap berbeda pun kerap terjadi. Sejumlah indikator yang digunakan pengamat asing untuk menyamakan pemerintahan Jokowi sama otoriternya dengan orde baru sebagaimana disarikan oleh penulis masih terlalu lemah. Misalnya, menjadikan sejumlah indikator untuk menjustifikasi pemerintahan Jokowi otoriter seperti terbitnya Keppres nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas yang berujung pada pembubaran HTI, kriminalisasi sejumlah tokoh di balik aksi bela Islam 212 seperti Habib Rizieq Shihab, memberangus oposisi politik dan oposisi akar rumput seperti gerakan #2019GantiPresiden hingga mobilisasi militer dan aparat kepolisian untuk kepentingan politik elektoral masih kurang kuat. Perlu hati-hati sebelum membuat kesimpulan. Karena harus dikaji dan dibedakan antara penegakan hukum dengan kriminalisasi, perlu dipahami secara objektif pada batas mana antara kebebasan berekspresi dengan pelanggaran hukum. Apalagi, soal pencabutan izin pendirian HTI memiliki dasar hukum yang kuat, karena terbukti secara sah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi Khilafah.

Selain itu, ada hal yang sangat sensitif dan krusial dari indikator yang digunakan untuk menyebut pemerintahan Jokowi otoriter dan disebut pemerintahan neo orde baru, yaitu hanya karena Jokowi menyetujui hukuman mati terhadap sejumlah narapidana bandar narkoba. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pandangan pengamat asing tersebut menganut paham liberal. Dengan demikian, semakin jelas ada perbedaan paradigma dalam memandang persoalan karena mazhabnya sudah berbeda secara diametral.

Untuk memahami alur pikir liberal sejumlah pengamat dari Australia ini bisa disimak dari pernyataan mereka yang dikutip Hersubeno Arief dalam artikelnya di bawah ini.

“Jokowi terbukti menjadi pemimpin yang tidak sabar dan reaktif. Dia dengan mudah tersentak oleh ancaman politik, dan seperti banyak politisi Indonesia, tampaknya nyaman menggunakan alat-alat tidak liberal untuk mempertahankan posisi politiknya,” tulis Eve Warburton dan Edward Aspinall dalam artikel berjudul “Indonesian democracy: from stagnation to regression? di laman The Strategist yang diterbitkan Australian Startegic Policy Institute.

Tim Lindsey dari University of Melbourne malah menyebut Jokowi sebagai neo Orde Baru. Dalam artikelnya berjudul Jokowi in Indonesia’s ‘Neo-New Order’ di laman EastAsiaForum.org, Lindsey menyoroti kegagalan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, meningkatnya penggunaan tuduhan kriminal palsu untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan aktivis antikorupsi dan meningkatnya pembunuhan di luar hukum terhadap tersangka narkoba.

Mengapa para pengamat asing sangat khawatir kecenderungan perubahan pemerintahan Jokowi meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, dan mengambil jalan otoriter. Sebuah artikel terbaru yang ditulis oleh Tom Power seorang kandidat PhD dari Australian National University (ANU) mengungkap secara rinci. Berdasarkan hasil diskusinya dengan sejumlah pengamat, termasuk dari Indonesia, Power berkesimpulan ; ”Jokowi bertindak dengan cara yang tidak liberal atau anti-demokrasi. Ini adalah hasil dari kepekaan politik yang sempit, pemikiran jangka pendek dan pengambilan keputusan secara ad hoc,” tulisnya.

Berikut beberapa fakta yang disarikan dari artikel berjudul Jokowi’s authoritarian turn, tulisan Tom Power yang dimuat pada laman Newmandala.org edisi 9 Oktober 2018.

Melanggar Norma Demokrasi

Upaya Jokowi untuk mengkonsolidasikan posisi politiknya menjelang pemilihan April telah mulai melanggar norma-norma demokrasi fundamental. Memasuki tahun 2018, semakin banyak bukti pemerintah Jokowi mengambil langkah otoriter yang berkontribusi terhadap percepatan status quo demokrasi Indonesia. Sebagian besar dari proses ini adalah upaya yang konsisten untuk memperoleh manfaat partisan yang sempit dari instrumentalisasi politik lembaga-lembaga utama negara.

Politisasi Hukum

Politisasi lembaga hukum dan penegakan hukum bukanlah fenomena baru di Indonesia. Kerumitan peraturan hukum dan kriminalitas di mana-mana “terutama korupsi” di dalam negara telah lama memberikan kesempatan bagi para pelindung kuat untuk mengendalikan dan memanipulasi bawahan politik mereka dengan ancaman penuntutan yang implisit maupun eksplisit. Namun, upaya pemerintah untuk menggunakan instrumen hukum dengan cara ini telah menjadi jauh lebih terbuka dan sistematis di bawah Jokowi.

Tanda-tandanya tampak jelas ketika Jokowi menunjuk politikus Nasdem Muhammad Prasetyo sebagai jaksa agung. Posisi ini secara tradisional disediakan untuk seorang yang bukan-partisan.

Kejaksaan Agung di bawah Prasetyo bergerak untuk merusak kubu oposisi yang saat itu menguasai parlemen. Mereka menangkap sejumlah anggota partai oposisi atas tuduhan korupsi.

Pelemahan kubu koalisi oposisi berhasil dicapai pada tahun 2015-2016, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diduduki kader PDIP Jasonna Laoly menggunakan kontrolnya atas verifikasi legal dewan-dewan partai untuk memanipulasi perpecahan faksi dalam Golkar dan PPP, dan akhirnya memaksa mereka masuk ke dalam koalisi yang berkuasa.

Kriminalisasi terhadap para penyelenggara dan penyokong gerakan 212, terutama terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, yang dipaksa mengasingkan diri ke Arab Saudi setelah dituduh melakukan pelanggaran pornografi. Maestro media, dan Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo tiba-tiba mengubah kesetiaannya kepada Jokowi pada 2017 setelah polisi menuduhnya mencoba mengintimidasi jaksa penuntut umum melalui SMS. Kasus Hary tidak berlanjut setelah dia bergabung dalam kubu pemerintah. Hary sebelumnya dikenal sebagai penyokong utama kubu oposisi.

Di luar penggunaan penuntutan taktis untuk menjinakkan musuh, Jokowi memperkenalkan kekuatan hukum baru untuk menghukum organisasi masyarakat sipil. Keputusan presiden, atau Perppu, pada organisasi-organisasi massa yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2017 berfungsi untuk mencabut “hampir semua perlindungan hukum yang bermakna dari kebebasan berserikat”.

Menjelang Pilpres 2019, pemerintah telah mengubah strategi represif ini untuk melawan kekuatan oposisi. Dengan mengubah institusi keamanan dan penegakan hukum untuk melawan oposisi, pemerintahan Jokowi telah membuat kabur batas antara kepentingan negara dan kepentingan pemerintah.

Politik Sandera

Sejak pertengahan tahun ini, sejumlah pemimpin daerah yang berafiliasi dengan oposisi, mengumumkan dukungan mereka untuk Jokowi. Pandangan yang tersebar luas di kalangan elit adalah bahwa aktor-aktor pemerintah telah mengancam orang-orang ini dengan dakwaan hukum “khususnya yang berkaitan dengan korupsi” kecuali mereka bergabung dengan inkumben.

Yang paling menonjol dari para “pembelot” ini adalah Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat dan seorang ulama berpengaruh dan anggota Partai Demokrat. TGB pada tahun 2014 memimpin tim kampanye Prabowo di provinsi NTB, mendukung protes anti-Ahok, dan dinobatkan sebagai salah satu nominasi calon presiden kubu oposisi.

Pada akhir bulan Mei, KPK mengumumkan akan menyelidiki dugaan keterlibatan TGB menerima gratifikasi dalam penjualan saham di pertambangan raksasa operasi Nusa Tenggara Newmont ke pemerintah Nusa Tenggara Barat. Pada awal Juli, TGB mengumumkan dukungannya kepada Jokowi.

Penerus TGB sebagai gubernur NTB, politikus PKS Zulkieflimansyah “yang namanya juga disebut-sebut terkait dengan kasus Newmont” segera menampilkan foto dirinya bersama Jokowi di profil WhatsApp-nya dan mengisyaratkan kepada rekan-rekannya bahwa ia lebih menyukai Jokowi dibanding Prabowo.

Di Maluku Utara, gubernur PKS yang berkuasa, Abdul Ghani Kasuba, meninggalkan partainya dan bergabung dengan PDI-P dalam pilkada 2018. Di Papua, juga, Gubernur Lukas Enembe “yang telah terlibat dalam berbagai skandal korupsi selama masa jabatannya” juga mengumumkan dukungannya untuk Jokowi setelah memenangkan pemilihan kembali sebagai kader Partai Demokrat.

Pada bulan Juli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa Gubernur Sumatera Barat,Irwan Prayitno, politisi PKS dan anggota tim sukses Prabowo tahun 2014, juga mendukung Jokowi.

Upaya-upaya yang oleh para kritikus sebut sebagai “kriminalisasi” politisi oposisi, sering dikaitkan dengan Jaksa Agung. “Seorang pejabat PDI-P yang saya ajak bicara menggambarkan kantor Kejaksaan Agung sebagai “senjata politik” yang “sekarang secara rutin digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan politisi oposisi, dan oleh Nasdem untuk memaksa eksekutif di daerah bergabung dengan pemerintah,” tulis Power.

Sejumlah besar kepala daerah memang bergabung dengan Nasdem di 2017-2018. Sebagai contoh, selama perjalanan singkat oleh ketua Nasdem Surya Paloh ke Sulawesi Tenggara pada bulan Maret 2018, tiga bupati setempat mengalihkan kesetiaan dari partainya.

Tim kampanye Jokowi mengklaim mendapat dukungan dari 31 dari 34 gubernur, dan 359 dari 514 walikota dan bupati. Implikasi elektoral beralihnya dukungan para kepala daerah ini masih harus dilihat. Tetapi kapasitas para kepala daerah dalam melakukan mobilisasi, dan hasil pemilihan sebelumnya, menunjukkan tingkat korelasi antara afiliasi gubernur dan walikota, memberi saham suara lokal bagi calon presiden.

KPK juga tampak semakin bisa dikompromikan di bawah Jokowi. Ditangkap dan diadilinya Ketua Umum Golkar Setya Novanto pada kasus e-KTP dipuji sebagai kemenangan bagi agensi. Tetapi KPK mengalah dan mengeluarkan politisi PDIP dari dakwaan. Padahal dari pengakuan Novanto sejumlah politisi PDIP terlibat dalam kasus tersebut.

Hingga Oktober 2018, tidak ada politisi PDI-P berprofil tinggi yang ditangkap. Hal ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, yang diyakini memiliki pengaruh besar di antara para agen KPK yang direkrut dari kepolisian, adalah sekutu dekat ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Melawan Oposisi Akar Rumput

Penggunaan kasus-kasus korupsi untuk pengaruh politik bukanlah satu-satunya cara dimana aparat negara digunakan oleh pemerintah Jokowi untuk keuntungan partisan menjelang pemilu. Selama tahun 2018, polisi telah meningkatkan upaya untuk menekan gerakan #2019GantiPresiden.

Para aktivis #2019GantiPresiden sering menerima laporan bahwa polisi menyita barang dagangan dari penjual dan mengintimidasi orang yang menampilkan hashtag #2019GantiPresiden. Pada bulan Juni hingga September, jadwal acara #2019GantiPresiden di Serang, Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Pontianak, Bangka Belitung, Palembang, Aceh dan bagian lain negara dilarang atau dibubarkankan oleh polisi. Seringkali polisi menggunakan bantuan kelompok penentang.

Setelah pembubaran acara #2019GantiPresiden di Surabaya, Menko Maritim (Power menulisnya sebagai Menko Polhukam.red) Luhut Pandjaitan berpendapat bahwa kegiatan itu memang harus dilarang. Dengan begitu dapat mencegah perselisihan sosial dan bentrokan antara demonstran pro-pemerintah dan oposisi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan baru untuk politik progresif dan demokratis, juga mendukung penindasan gerakan dengan alasan “mengarahkan kebencian kepada presiden”.

Banyak justifikasi hukum untuk mendukung tindakan keras tersebut. Pada bulan Maret, polisi mengumumkan sedang menyelidiki aktivis Neno Warisman dengan kecurigaan bahwa pembuatan grup WhatsApp menggunakan tagar #2019GantiPresiden melanggar Undang-undang Transaksi Elektronik (UU ITE), atau bahkan merupakan pengkhianatan.

Memobilisasi Militer

Kekhawatiran telah tumbuh selama masa kepresidenan Jokowi tentang munculnya kembali falsafah “Dwi fungsi” di dalam militer. Termasuk melalui konsolidasi struktur komando teritorialnya dan keterlibatan baru tentara dalam program-program sosial dan ekonomi yang dipimpin pemerintah.

Pada tahun 2018, setelah memperkuat pengaruh pribadinya di dalam angkatan bersenjata melalui pemasangan sekutu pribadi sebagai Panglima TNI (Marsekal TNI Hadi Tjahjono), Jokowi bahkan melangkah lebih jauh dalam mendorong TNI kembali ke politik (repolitisasi).

Pada bulan Juni, Jokowi mengumumkan kenaikan tunjangan yang cukup besar besar untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI. Pada bulan Juli, ia menyampaikan pidato kepada para petugas Babinsa di Makassar dimana ia menginstruksikan para prajurit di tingkat desa untuk menghentikan penyebaran “hoax” yang menghubungkannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada bulan Agustus, Jokowi berpidato lagi di mana dia menginstruksikan polisi dan perwira militer untuk mempromosikan pencapaian program pemerintahnya kepada masyarakat.

Tindakan Jokowi ini merupakan langkah mundur, dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Salah satu prestasi besar Susilo Bambang Yudhoyono adalah penerimaan oleh elit TNI bahwa “militer adalah alat eksekutif administrasi.” Namun Jokowi tampaknya siap menggunakan alat ini untuk melayani tujuan-tujuan partisan, dalam konteks kampanye pemilihan umum.

Sejak jatuhnya Orde Baru, militer dan polisi tidak lagi dikerahkan secara sistematis untuk memberikan keuntungan politik kepada pemerintah yang berkuasa. Kecenderungan penggunaan militer dan polisi pada Pilpres 2019, akan menandai langkah lain dalam ketidakseimbangan yang parah dari medan permainan antara pemerintah dan oposisi. Militer dan politisi adalah sebuah fitur yang tidak terkait dengan demokrasi. Itu adalah bentuk otoriterisme pemilihan dan hibriditas sebuah rezim.

Salah satu alasan penggunaan instrumen penegakan hukum dan lembaga keamanan bagi kemenangan Jokowi, mungkin disebabkan kurangnya kepercayaannya pada keandalan dan efektivitas partai politik, organisasi sosial, dan kelompok relawan pendukungnya.

Interaksi dengan parpol, elit politik dan organisasi masyarakat sipil, tampaknya telah membuat Jokowi belajar bahwa alat-alat negara jauh lebih mudah digunakan dan jauh lebih efektif dalam mengatasi perlawanan politik dari oposisi.

[***]